PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN KEPEDULIAN PENGUSAHA DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Umum

Tanggung Jawab Sosial Korporasi / Corporate Social Responsibility (CSR) melalui program pengembangan masyarakat (community development), kini menjadi perhatian berbagai pihak, karena dianggap dapat menjadi jawaban bagi perusahaan (khususnya industri pertambangan) dalam menghadapi isu kepedulian terhadap kondisi sekitarnya. Perusahaan pertambangan yang menggali dan mengambil kekayaan alam yang dikandung bumi di suatu daerah, diharapkan oleh penduduk sekitarnya untuk dapat membagi hasil dari kekayaan itu.

Tuntutan ini berkaitan dengan pendapat bahwa perusahaan telah mengambil kekayaan alam, yang menurut pandangan penduduk adalah bagian dari hak miliknya. Di beberapa daerah rasa memiliki itu sangat kental karena ikatan emosional sebagai tanah milik para leluhur. Walaupun UU No. 11 tahun 1967 mengenal hak adat, namun dalam prakteknya hal ini sulit dilaksanakan mengingat bahwa hak tersebut tidak secara autentik dikodifikasikan, sehingga dapat menimbulkan kerancuan. Sementara itu juga dalam berbagai peraturan perundangan ditegaskan bahwa ketentuan termaksud berlaku sepanjang hukum lokal tersebut memang masih ada.

Secara umum, perhatian para pembuat kebijakan terhadap CSR saat ini telah menunjukkan adanya kesadaran bahwa terdapat potensi timbulnya dampak buruk dari suatu kegiatan usaha. Dampak buruk tersebut tentunya harus direduksi sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kemaslahatan masyarakat sekaligus tetap bersifat kondusif terhadap iklim usaha.

1.2    Maksud dan Tujuan

Dalam dunia pertambangan, isu Corporate Social Responsibility (CSR) semakin menarik perhatian kalangan perusahaan. Ide dasar CSR dalam industri sumber daya mineral sebenarnya sederhana, yaitu pentingnya sikap sosial perusahaan tambang kepada masyarakat disekitar wilayah pertambangan. Ide ini tentu tergolong mulia, sebab umumnya perusahaan penambangan terkesan lebih banyak berurusan dengan permasalahan permodalan dan kalkulasi target keuntungan. Padahal dampak aktivitasnya banyak menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat disekitarnya.

CSR dengan programnya berupa Community Development muncul menjadi tuntutan masyarakat atas perilaku perusahaan tersebut diatas yang biasanya mengabaikan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan dan penduduk sekitar wilayah penambangan. Fenomena inilah yang dimaksudkan sebagai bahan diskusi dan pembahasan dalam tulisan ini, dengan tujuan untuk menelusuri pentingnya CSR serta programnya berupa Community Development dalam kegiatan pertambangan.

BAB II. PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT / COMMUNITY DEVELOPMENT

2.1.Latar Belakang

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai induk dari Community Development (CD), dicetuskan di Amerika Serikat pada tahun 1930-an sebagai usaha untuk melindungi buruh dari penindasan yang dilakukan perusahaan. Saat ini banyak definisi yang menjelaskan makna CSR, yang juga terus berubah seiring berjalannya waktu. CSR antara lain didefinisikan sebagai komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya (CSR: Meeting Changing Expectations, 1999).

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis. Jika kita berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan, maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis. Hal itu bisa terjadi dengan dua cara yaitu cara positif dan negatif. Secara positif, perusahaan bisa melakukan kegiatan yang tidak membawa keuntungan ekonomis dan semata-mata dilangsungkan demi kesejahteraan masyarakat atau salah satu kelompok di dalamnya. Contohnya menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk penganggur. Kegiatan seperti itu hanya mengeluarkan dana dan tidak mendapat sesuatu kembali. Tujuannya semata-mata sosial dan sama sekali tidak ada maksud ekonomi. Secara negatif, perusahaan bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, yang sebenarnya menguntungkan dari segi bisnis tetapi akan merugikan masyarakat atau sebagian masyarakat. Kegiatan-kegiatan itu bisa membawa keuntungan ekonomis tapi perusahaan mempunyai alasan untuk tidak melakukannya. Jika kita membedakan tanggung jawab sosial dalam arti positif dan dalam arti negatif, langsung menjadi jelas konsekuensinya dalam rangka etika.

Sekarang, seiring dengan makin kompleksnya kepemilikan sebuah usaha, konsep CSR menjadi meluas maknanya, salah satunya adalah niat baik dan komitmen dari perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan pengembangan masyarakat dan ekonomi lokal sehingga memberikian kontribusi juga terhadap keberlanjutan perusahaan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal (masyarakat), dan lingkungan secara luas.

Dengan pengertian di atas tentang konsep CSR, pengembangan model CSR (CSR Models) mengalami pergeseran dari dari perspektif share holder ke perspektif stake holder, artinya kehadiran perusahaan harus dilihat dari dan untuk mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, dalam hal ini tidak hanya pemilik bisnis saja akan tetapi diperluas dalam kelompok yang lebih lebar. Namun demikian tentunya tingkat kepentingan setiap stake holder akan berbeda, mulai dari karyawan, pembeli, pemilik, pemasok, dan komunitas lokal, organisasi nirlaba, aktivis, pemerintah, sampai dengan media yang secara tidak langsung berhubungan dengan perusahaan.

Penting dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam CSR bahwa CSR bukan sekedar usaha mendapatkan ijin sosial dari masyarakat untuk mengamankan operasional perusahaan atau untuk mengurangi kerugian lingkungan dari aktivitas usahanya, tetapi lebih jauh CSR adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dari stake holder (sesuai dengan prioritasnya). Dengan demikian, peduli terhadap akibat sosial, mengatasi kerugian lingkungan sebagai akibat dari aktivitas usaha, ijin sosial dari masyarakat menjadi bagian kecil dari usaha untuk meningkatkan kualitas hidup tersebut. Stake holder yang dirumuskan di atas (karyawan, pembeli, pemilik, pemasok, dan komunitas lokal, organisasi nirlaba, aktivis, pemerintah, dan media), pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yakni kemakmuran. Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau share holder) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stake holders) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas.

Ada berbagai penafsiran tentang CSR dalam kaitan aktivitas atau perilaku suatu perusahaan, namun yang paling banyak diterima saat ini adalah pendapat bahwa yang disebut CSR adalah yang sifatnya melebihi (beyond) laba, melebihi hal-hal yang diharuskan peraturan dan melebihi sekedar public relations.
Kita tidak dapat membangun suatu masyarakat yang makmur, tanpa bisnis yang menguntungkan. Namun, di sisi lain, kita juga tidak bisa menumbuhkan suatu ekonomi yang kompetitif di lahan sosial yang gersang.

Ungkapan itu sebenarnya ingin menggarisbawahi perlunya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, di tengah lingkungan sosial dan publik, yang kini semakin kritis menyoroti berbagai praktik bisnis yang dilakukan perusahaan. Sekedar contoh pada bidang pertambangan di Indonesia, perusahaan pertambangan Freeport di Papua kerap dikecam dengan tuduhan pengrusakan lingkungan.

2.2.Community Development Di Bidang Pertambangan

Community Development (CD) atau Pemberdayaan Masyarakat adalah salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari program CSR pada bidang pertambangan. CD terdiri dari Community Relation yaitu pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada stakeholder, yang pada umumnya banyak dilakukan kepada masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah, kemudian Community Service yaitu program pemberian bantuan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum termasuk didalamnya bantuan untuk bencana alam, bantuan prasarana umum termasuk tempat ibadah dan peningkatan kesehatan bagi masyarakat setempat.

Berikutnya adalah community empowering, yaitu sebuah usaha untuk memberdayakan masyarakat sehingga memiliki akses yang baik untuk menunjang kemandiriannya, sebagai contoh program pemberian beasiswa, peningkatan kapasitas usaha masyarakat yang berbasis potensi setempat serta bantuan untuk pengembangan atau penguatan koperasi dan kelompok swadaya masyarakat lainnya.

Yang terakhir adalah program konservasi atau pelestarian alam yaitu melakukan penghijauan dengan memberdayakan masyarakat setempat sehingga dapat meningkatan pendapatan para petani atau penggarap. Keseluruhan program kegiatan Community Development harus diusahakan berkesinambungan dengan kriteria keberhasilan yang jelas.

Secara nasional sebenarnya pembagian hasil dari kegiatan pertambangan sudah diatur melalui Kontrak Karya atau Kuasa Pertambangan. Dana yang diperoleh juga sudah dimasukkan kedalam Kas Negara yang kemudian didistribusikan kepada seluruh wilayah Republik Indonesia dalam bentuk program-program pembangunan. Selain itu dalam era Otonomi Daerah, perolehan dari sektor pertambangan disalurkan kepada Daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil. Namun melihat luasnya negara kita, program pembangunan tersebut belum dengan serta merta dapat menyentuh daerah tempat kegiatan pertambangan berada.

Dalam berbagai peraturan perundangan, Pemerintah telah mendorong adanya pengembangan wilayah sebagai kewajiban dari perusahaan untuk menjadi motor pembangunan atau dikenal sebagai growth center. Kegiatan pertambangan harus mampu menjadi lokomotif untuk menghela seluruh rangkaian kegiatan pembangunan di wilayah tersebut. Di sini terlihat harapan untuk menciptakan daerah yang kehidupannya berlanjut sekalipun kegiatan pertambangan sudah berhenti (mining closure). Konsep ini sebenarnya sudah mendahului konsep sustainable development yang belakangan ini dicanangkan dalam kaitannya dengan isu lingkungan.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut ditetapkan kewajiban bagi BUMN untuk menyisihkan sebanyak maksimal 5 % dari laba yang akan dipakai untuk membantu pengusaha kecil dan koperasi (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi, PUKK). Skim ini memberikan prioritas untuk para pengusaha di daerah tempat beradanya pertambangan yang mencakup sampai provinsi atau malahan jangkauan nasional. Program PUKK dapat juga disalurkan untuk pengembangan wilayah. BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sebagai pemegang KP, sangat berkepentingan dalam pelaksanaan pengembangan wilayah ini. Hal yang sama harus dilakukan oleh para pemegang KP di luar BUMN, tetapi besarannya tidak ditentukan oleh Pemerintah.

Pada mulanya seluruh dana yang disisihkan diperuntukkan bagi PUKK yang berfungsi juga sebagai pengembangan wilayah melalui pemberdayaan masyarakat (Community Development, CD). Namun kemudian PUKK dan pengembangan wilayah dibedakan secara lebih tegas dengan jumlah keseluruhannya tetap, sebanyak-banyaknya 5% dari laba bersih. Untuk PUKK disisihkan sebanyak 1 sampai 3 %, sedangkan untuk pengembangan wilayah sebanyak 2%. Perlu dikemukakan bahwa ada beberapa BUMN yang menganggarkan pengembangan wilayah melalui bantuan, yang oleh Daerah dikenal sebagai “bantuan pihak ke tiga” (PKT).

Selanjutnya Menteri Negara BUMN mengeluarkan pula surat edaran No. S-366/M-MBU/2002 yang meminta kepada BUMN untuk meningkatkan pembinaan lingkungan, terutama di sekitar lokasi operasional BUMN tersebut. Dalam surat itu dikemukakan bahwa BUMN dapat melaksanakan program Bina Lingkungan dengan bentuk kegiatan, antara lain bantuan bencana alam, bantuan pendidikan masyarakat sekitar, pembiayaan pengembangan prasarana/sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan peningkatan kesehatan masyarakat, pelestarian seni dan budaya setempat, membantu peningkatan prestasi olahraga masyarakat dan membantu peningkatan keamanan lingkungan. Dana untuk keperluan ini disisihkan dari laba BUMN dengan jumlah maksimum 1 % dari laba setelah pajak. Dana ini harus diadministrasikan dalam satu kesatuan dengan program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).

Di dalam skim Kontrak Karya, pelaksanaannya sangat interpretatif, oleh karena tidak terdapat rincian yang jelas mengenai Pengembangan Masyarakat atau Pemberdayaan Masyarakat (Community Development, CD) ini. Malahan dalam perjalanannya, oleh karena dalam KK tercantum kata “bantuan”, maka kewajiban CD berubah menjadi charity atau sumbangan sukarela. Selain itu kontraktor menghitung CD sebagai investasi sehingga harus ada pengembalian (return) kepada perusahaan dalam berbagai bentuk, baik yang terukur (tangible) maupun yang tidak terukur (intangible). Pemberdayaan petani ayam yang telurnya akan dibeli oleh perusahaan adalah merupakan salah satu contoh. Pemberdayaan masyarakat untuk bisa menjahit kantung­-kantung sample adalah contoh yang sangat ekstrim bahwa pemberdayaan ini harus memberikan “return” kapada perusahaan.

Contoh lainnya yang mungkin perlu dikemukakan, adalah pemberdayaan petani sayuran yang tidak tahu kemana harus memasarkan produknya. Banyak contoh lainnya dapat dikemukakan, yang pada dasarnya memperlihatkan bahwa CD adalah bantuan demi kebaikan perusahaan dan hanya menjangkau kepentingan sesaat. Namun demikian dasar hukum yang dipakai seperti tercantum dalam Pasal 17, 18, 19 dan 21 Kontrak Karya kesemuanya merujuk cara pemberdayaan masyarakat seperti dikemukakan di atas.

Tanda-tanda bergesernya kewajiban menjadi charity dapat kita lihat dari terbentuknya “yayasan” untuk mengelola dana yang disisihkan untuk CD. Bentuk yayasan adalah bentuk badan hukum yang tidak mengenai laba (“sosial”) berbeda dengan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1995. Dalam BUMN bentuk ini tidak dikenal. Perusahaan harus mengkonsolidasikan semua pendapatannya kemudian Pemerintah menyisihkan sebagian dari laba bagian Pemerintah untuk pengembangan masyarakat.

Seperti telah diuraikan di atas program ini dinamakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Pengawasan PUKK dilakukan antara lain melalui laporan berkala dan tahunan yang dibuat secara terpisah dan tidak digabung dalam laporan kinerja perusahaan. Karena dana PUKK sesungguhnya sudah merupakan dana kepunyaan Pemerintah, maka dana ini merupakan objek pemeriksaan dari auditor Pemerintah.

Ciri lainnya dalam pelaksanaan CD adalah reaktif, karena itu sifatnya menjadi fragmental dan lokal. Misalnya dalam bentuk pemberantasan penyakit, penyusunan kamus bahasa daerah, pelebaran jalan, pembuatan sarana pertemuan dsb. Kegiatan CD dapat menjangkau cakupan nasional akan tetapi unsur charity di sini tetap menonjol.

Pemberdayaan masyarakat dapat juga dilakukan secara langsung oleh perusahaan. Di sinilah peranan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting oleh karena pengembangan masyarakat harus sinkron dengan rencana Pemerintah Daerah. Apalagi bilamana kegiatan tersebut sinergik dengan rencana dan anggaran Pemerintah Daerah. Bantuan secara langsung dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, perorangan atau lembaga bisnis.

BAB III. DISKUSI DAN PEMBAHASAN ; PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN KEPEDULIAN PENGUSAHA DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA MINERAL

Sebagai sebuah usaha, tujuan dari perusahaan pertambangan adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya melalui penambangan dengan cara seefektif dan seefisien mungkin. Perusahaan pertambangan pada umumnya beroperasi di daerah terpencil yang serba minim fasilitasnya. Sementara itu, dalam beroperasi, perusahaan pertambangan ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli pertambangan maupun tenaga lain non pertambangan yang secara bersama hidup dalam satu komunitas yang serba berbeda dengan masyarakat sekitarnya, baik dari segi fasilitas fisik maupun nonfisik.

Lingkungan khusus yang serba lengkap fasilitasnya tersebut sering menimbulkan kecemburuan dari masyarakat sekeliling yang hidup serba minim fasilitas serta rendah tingkat kehidupan sosial ekonominya. Belum lagi dampak polusi dari aktivitas pekerja dan kegiatan penambangan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Kecemburuan itulah yang sering memicu terjadinya konflik antara manajemen perusahaan dan masyarakat sekitar pertambangan. Dilain sisi, perusahaan merasa telah memenuhi keseluruhan kewajiban sebagai perusahaan kepada Pemerintah dengan membayar pajak atau royalti. Ironis bila melihat kondisi masyarakat yang bersanding dengan lokasi usaha pertambangan besar. Banyak dari mereka hidup dalam kondisi yang serba pas-pasan walaupun ditempatnya ada perusahaan yang luar biasa sukses meraih keuntungan. Masyarakat di sekitar Freeport, Timika, Papua Barat misalnya, mereka harus sembunyi-sembunyi mengais hidup sambil menghindari penjagaan aparat bersenjata di aliran tailing Freeport.

Selain masalah tersebut diatas, pada tahap awal, pengusahaan pertambangan juga telah dihadapkan dengan proses negosiasi dengan para pemilik tanah dimana terdapat deposit bahan tambang yang memadai untuk dapat dieksploitasi secara menguntungkan. Tahap ini juga merupakan tahap yang kritis karena dapat mempengaruhi masa depan hubungan antara masyarakat dan perusahaan pertambangan. Sering terjadi bahwa dikemudian hari masyarakat menganggap hasil negosiasi ternyata merugikan dan tidak adil, sehingga masyarakat mengambil dan menguasai kembali tanah yang telah dinegosiasikan tersebut.

Guna mengeliminir bebagai permasalan yang mungkin timbul sebagaimana disebutkan diatas, sudah semestinya sejak awal perusahaan pertambangan dapat menunjukkan corporate social responsibility-nya (CSR) melalui program community development (CD). Hal ini sangat penting untuk meyakinkan masyarakat bahwa kehadiran perusahaan pertambangan yang akan menguasai sumber alam di wilayah itu akan memberi kompensasi pada mereka dalam bentuk program-program yang akan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk.

Saat ini, CSR telah menjadi isu bisnis yang terus menguat. Isu ini sering diperdebatkan dengan pendekatan nilai-nilai etika, dan memberi tekanan yang semakin besar pada kalangan bisnis untuk berperan dalam masalah-masalah sosial, yang akan terus tumbuh. Isu CSR sendiri juga sering diangkat oleh kalangan bisnis, manakala pemerintahan nasional di berbagai negara telah gagal menawarkan solusi terhadap berbagai masalah kemasyarakatan.

Dalam berbagai peraturan perundangan, Pemerintah telah mendorong adanya pengembangan wilayah sebagai kewajiban dari perusahaan untuk menjadi motor pembangunan atau dikenal sebagai growth center. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut ditetapkan kewajiban bagi BUMN untuk menyisihkan sebanyak maksimal 5 % dari laba yang akan dipakai untuk membantu pengusaha kecil dan koperasi (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi, PUKK).

Namun upaya penerapan CSR sendiri bukannya tanpa hambatan. Dari kalangan ekonom sendiri juga muncul reaksi mengritik konsep CSR, dengan argumen bahwa tujuan utama perusahaan pada hakikatnya adalah memaksimalkan keuntungan (returns) bagi pemilik saham, dengan mengorbankan hal-hal lain. Ada juga kalangan yang beranggapan, satu-satunya alasan mengapa perusahaan mau melakukan proyek-proyek yang bersifat sosial adalah karena memang ada keuntungan komersial di baliknya. Yaitu, mengangkat reputasi perusahaan di mata publik ataupun pemerintah. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus menunjukkan dengan bukti nyata bahwa komitmen mereka untuk melaksanakan CSR bukanlah main-main.

Manfaat dari CSR itu sendiri terhadap pelaku bisnis juga bervariasi, tergantung pada sifat perusahaan bersangkutan, dan sulit diukur secara kuantitatif. Meskipun demikian, ada sejumlah besar literatur yang menunjukkan adanya korelasi antara kinerja sosial/lingkungan dengan kinerja finansial dari perusahaan. CSR pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan. Tetapi, tentu saja, perusahaan tidak diharapkan akan memperoleh imbalan finansial jangka pendek, ketika mereka menerapkan strategi CSR. Karena memang bukan itu yang menjadi tujuannya.

Supaya lebih banyak perusahaan pertambangan yang mau berperilaku mulia terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya, pemerintah bisa memberikan fasilitas penunjang, salah satunya berupa insentif perpajakan. Bentuknya bisa tax exception (pengecualian pajak) atau tax reduction (pengurangan pajak). Menurut penulis, berbagai pemberian insentif pajak dan fasilitas serta penghargaan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah, akan mendorong perusahaan untuk lebih agresif mengembangkan program CSR. Namun diatas semua itu, kontrol dan pengawasan baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah harus tetap berjalan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah kepada masyarakat.

BAB IV. KESIMPULAN

Citra perusahaan pertambangan yang buruk, yang sering dimunculkan di media massa, jelas tidak mendukung kelancaran operasional perusahaan dan bersifat kontra-produktif terhadap upaya peningkatan produktivitas dan keuntungan. Kini semakin diakui bahwa perusahaan sebagai pelaku bisnis, tidak akan bisa terus berkembang jika menutup mata atau tak mau tahu dengan situasi dan kondisi lingkungan sosial tempat ia hidup.

Dalam kaitan itulah, penerapan corporate social responsibility (CSR) melalui program community development (CD) dipandang bukan saja sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebuah kewajiban. CSR adalah suatu peran bisnis dan harus menjadi bagian dari kebijakan bisnis. Maka, bisnis tidak hanya mengurus permasalahan laba, tapi juga harus mengandung kesadaran sosial terhadap lingkungan sekitar.

Dalam berbagai peraturan perundangan, Pemerintah telah mendorong adanya pengembangan wilayah sebagai kewajiban dari perusahaan untuk menjadi motor pembangunan atau dikenal sebagai growth center. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut ditetapkan kewajiban bagi BUMN untuk menyisihkan sebanyak maksimal 5 % dari laba yang akan dipakai untuk membantu pengusaha kecil dan koperasi (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi, PUKK).

Pemerintah Daerah sudah saatnya menduduki posisi memimpin dalam program pengembangan masyarakat. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk bertindak lebih proaktif, misalnya melalui penyiapan blue print pengembangan masyarakat. Idealnya blue print tersebut harus menggambarkan transformasi sumberdaya dari sumberdaya mineral yang sekali pakai habis (depleted) menjadi sumberdaya lain yang berkesinambungan (sustainable). Di wilayah yang tadinya masyarakat hidup dari pertambangan, harus tercipta misalnya perkebunan kelapa, sawit, coklat, karet atau pesawahan, industri, perdagangan, jasa, transportasi dsb. Kegiatan ini dijalankan oleh masyarakat setempat yang kualitasnya sudah meningkat berkat program pendidikan. Daerah akan tetap berkembang walaupun kegiatan pertambangan sudah berakhir.

Tentang antoniuspatianom

PNS Pemkab. Barito Utara, saat ini tengah menyelesaikan study magister pengembangan kewilayahan pertambangan di Unpad Bandung.
Tulisan ini dipublikasikan di Semester II. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s