MANAJEMEN SUMBER DAYA MINERAL, MEMAKSIMALKAN PELUANG DALAM OTONOMI DAERAH

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Umum

Peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam mineral telah cukup lengkap untuk dapat menjalankan wewenang yang diberikan kepada Daerah dalam rangka UU No. 22 tahun 1999. Pengaturan meliputi berbagai aspek pengelolaan, baik berkaitan dengan pemberian perizinan kuasa pertambangan kepada pihak pemohon dalam negeri, maupun dari luar negeri dalam bentuk Kontrak Karya. Demikian juga halnya dengan perizinan pengusahaan dalam bidang batubara yang dilakukan dengan cara Kuasa Pertambangan (KP) atau dalam bentuk Perjanjian Kerja Pengusahaan Batubara.

Sementara itu terdapat pula perlakuan khusus yang diberikan kepada para penambang tradisional dalam bentuk pertambangan rakyat yang diajukan secara berkelompok oleh Gubernur. Gubernur kemudian memberikan perizinan kepada masyarakat penambang. Persyaratan mengenai pertambangan rakyat dinyatakan dengan jelas, baik dalam UU No. 11 tahun 1967 maupun dalam peraturan pelaksanaannya.

Apapun penyempurnaan yang akan dilakukan berkaitan dengan UU No. 22 tahun 1999, pengaruhnya di bidang pengelolaan sumberdaya mineral tidak terlalu berarti. Oleh karena itu pengetahuan teknis dan praktek pelaksanaa pengelolaan pertambangan seperti selama ini dilakukan, akan merupakan modal yang penting dalam melaksanakan desentralisasi manajemen sumberdaya mineral di daerah.

1.2    Maksud dan Tujuan

Setiap Daerah mempunyai kekayaan sumberdaya mineral dengan macam dan ukuran yang berbeda. Jalur-jalur mineralisasi, penyebaran cekungan, penyebaran batuan gunung api dan batuan sedimen yang menghasilkan berbagai mineral industri telah diketahui secara umum. Dengan menggunakan data dan informasi yang sudah dimiliki oleh instansi Pusat, maka setiap Daerah dapat menilai kekayaan wilayahnya masing-masing. Data yang dimiliki oleh instansi Pusat ini biasanya masih umum sifatnya, karena itu perlu dilengkapi dengan penyelidikan lanjutan oleh Daerah.

Dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam di daerah, sudah saatnya Pemerintah Daerah segera membenahi manajemen pengelolaan agar sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, serta wewenang dan perkembangan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Topik inilah yang dimaksudkan sebagai bahan diskusi dan pembahasan dalam paper ini, dengan tujuan menjabarkan pentingnya pengetahuan manajemen yang memadai, untuk dapat mengelola sumberdaya alam secara maksimal dan bermanfaat bagi kemajuan daerah.

BAB II. MANAJEMEN SUMBERDAYA MINERAL DI DAERAH

Keberadaan sumberdaya mineral Indonesia tersebar mengikuti suatu pola (pattern). Mineral energi seperti migas dan batubara terdapat dalam cekungan-cekungan (basin) yang terutama menyebar di bagian barat Indonesia, yaitu di pedataran bagian timur Sumatera, bagian utara Pulau Jawa dan bagian timur Kalimantan. Beberapa cekungan terdapat di bagian utara Irian Jaya. Sementara itu mineral logam terdapat sepanjang jalur mineralisasi yang mengikuti sumbu Pulau Sumatera, kemudian menerus ke Jawa, Nusa Tenggara dan Maluku serta Sulawesi Utara. Di Kalimantan terdapat beberapa jalur mineralisasi, demikian juga di Irian Jaya. Pada umumnya jalur ini kaya akan tembaga, emas, perak dan platina.

Berdasarkan inventarisasi yang telah dilakukan selama ini, dapat disimpulkan bahwa hampir setiap Daerah mempunyai kekayaan sumberdaya mineral dengan macam dan ukuran yang berbeda. Karena itu penyelidikan lanjutan oleh Daerah akan lebih mengenai sasarannya bilamana secara selektif diarahkan kepada mineral yang dari pola umum sudah dapat dipastikan potensial terdapat di Daerah tersebut. Daerah yang kaya akan mineral logam misalnya, dapat mengarahkan penyelidikannya untuk mencari tembaga, emas, perak, besi dan mineral ikutannya. Demikian juga Daerah yang kaya akan mineral industri seperti kaolin, zeolit, felspar, dolomit, belerang dan sebagainya dapat melengkapi data kekayaan ini dengan lebih detail, sehingga cukup informasi untuk menarik para investor.

Banyak Daerah yang telah mengintegrasikan data dan informasinya dalam suatu sistem informasi. Di bidang sumberdaya alam Geographic Information System telah banyak dimiliki oleh Daerah. Sistem ini akan sangat membantu bagi para investor dalam menilai kelayakan investasinya. Oleh karena itu aksesibilitasnya perlu diperluas melalui jaringan yang telah ada dan juga Internet sehingga dapat dijangkau oleh para pemodal.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah proses globalisasi yang terjadi bersamaan dengan proses desentralisasi yang terjadi di negara kita. Kedua proses ini mempunyai karakteristik yang berbeda dan tidak selalu sejalan. Globalisasi telah menjadi ciri ekonomi dunia dewasa ini. Dalam globalisasi, maka planet bumi dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Segala sifat (behaviour) pasar di manapun harus seragam. Semua produk harus dapat bergerak bebas ke mana saja sesuai kemauan pasar. Dalam kaitan ini Daerah juga akan menerima dampak membanjirnya produk dari luar. Biasanya produk dari negara tertentu harganya lebih murah karena biaya produksinya mungkin lebih murah atau memang lebih effisien. Produk lokal akan mendapat saingan yang keras dan bisa mengancam eksistensinya.

Fenomena penyeragaman seperti dikemukakan di atas, sangat bertentangan dengan kehendak desentralisasi yang ingin menampilkan karakteristik dan keanekaragaman Daerah. Oleh karena itu, maka dalam hal ini telah terjadi dua proses yang sesungguhnya bertentangan atau seringkali dikenal sebagai “paradoksal”. Kejadian yang dialami Indonesia ini sangat unik yang berlangsung secara simultan. Di satu pihak, melalui globalisasi sekat-sekat sedang dibuka, di lain pihak keanekaragaman Daerah harus ditonjolkan. Keanekaragaman justru merupakan keunggulan yang akan dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bilamana para pelaksana di garis depan mendapat kesulitan, malahan mungkin merupakan ujian yang berat.

Kecenderungan (trend) yang menggejala dewasa ini, merupakan tantangan bagi Daerah. Peranan Daerah dalam memainkan kebijakan otonomi sangatlah penting dalam menghadapi tantangan ini. Tampaknya di sini keseimbangan antara kedua kepentingan yang paradoksal itu sedang diuji. Terbukanya wilayah dan perlindungan terhadap masyarakat Daerah, antara globalisasi dan jatidiri, keduanya harus mendapat tempat yang paling menguntungkan bagi Daerah. Kebijakan yang cerdas dari penguasa yang bijaksana akan dapat mengubah tantangan menjadi peluang.

Masalah lingkungan hidup juga merupakan bagian yang melekat dengan kegiatan industri ekstraktif seperti pertambangan. Masalah ini sesungguhnya berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup. Masyarakat sekitar pertambangan akan merasakan dampak lingkungan yang timbul karena kegiatan pertambangan baik yang positif maupun yang negatif. Kegiatan pertambangan pada umumnya dilakukan di daerah yang terpencil, yang sejak semula relatif tenang. peningkatan kualitas hidup sangat mungkin terjadi dengan adanya kegiatan pertambangan. Program peningkatan kualitas lingkungan hidup harus mencakup aspek yang lebih luas, yaitu disamping menangani masalah lingkungan, juga harus mengupayakan agar harapan masyarakat untuk memperoleh peningkatan kualitas kehidupan dapat direalisir.

Tidak dapat dilepaskan dari masalah lingkungan hidup ini adalah hak masyarakat sekitar. Di banyak Daerah di Indonesia aturan menurut hukum adat masih effektif. Hak ulayat merupakan salah satu bentuk dari aturan tersebut. Pada umumnya Pemerintah Daerah lebih mengenal hukum dan kebiasaan masyarakat setempat, sehingga lebih siap dalam menghadapi permasalahan yang akan selalu merupakan issue penting pada masa yang akan datang.

BAB III. DISKUSI DAN PEMBAHASAN ; TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MANAJEMEN SUMBERDAYA MINERAL DI DAERAH

Beragam tantangan dan peluang mewarnai pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam rangka Otonomi Daerah. Tantangan berhubungan dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki Daerah, sedangkan peluang merupakan potensi Daerah yang masih belum tergali. Keduanya merupakan permasalahan yang harus diselesaikan agar Daerah dapat memperoleh keuntungan maksimal dari diberlakukannya Otonomi Daerah.

Dalam era Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah berpeluang untuk meningkatkan PAD dengan cara menarik sebanyak – banyaknya modal investor masuk ke daerah. Dengan banyaknya modal yang berputar di daerah, maka secara langsung maupun tidak langsung tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian di daerah.

Ada beberapa strategi manajemen yang dapat dilakukan daerah untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung. Misalnya membentuk peta investasi daerah dan profil – profil proyek investasi. Selain itu daerah juga dapat menyediakan insentif berupa penghapusan atau pengurangan pungutan, sekaligus memberikan pelayanan satu atap bagi perizinan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya Daerah juga harus mempercepat pembangunan dan penyediaan infrastruktur untuk menunjang kegiatan investasi yang diharapkan.

Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan kemampuan aparat pemerintah dalam manajerial sumberdaya mineral juga perlu diprioritaskan. Melihat kepada tugas dan kewajiban di bidang sumber daya mineral yang dibebankan kepada Daerah, maka di samping kesiapan para pelaksana dan manajer, diperlukan juga pengetahuan yang cukup mengenai kekayaan alam di wilayahnya. Terutama jika para calon investor sudah berdatangan ke Daerah untuk melakukan penjajakan kemungkinan investasi di bidang pertambangan. Dalam hal ini informasi adalah merupakan kekuatan dalam posisi tawar menawar dan posisi daya tarik (bargaining power). Dengan demikian diharapkan manajemen sumberdaya mineral di Daerah dapat terlaksana secara efektif dan bermanfaat bagi kemajuan Daerah.

Melalui manajemen kebijakan, kepemimpinan dan tindakan yang tepat, akan mudah mengundang investor agar berinvestasi di daerah. Masuknya penanam modal ke daerah terutama dalam sektor pertambangan sudah merupakan satu keuntungan bagi daerah tersebut. Hal ini mengingat bahwa pengelolaan sektor pertambangan membutuhkan modal yang tidak sedikit, keahlian dan teknologi tinggi, dimana kesemuanya belum dimiliki oleh rata – rata Daerah Otonom di Indonesia.

Pada hakekatnya tingkat keberhasilan manajemen sumberdaya mineral di suatu daerah, tergantung pada kemauan dan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah tersebut. Dengan sinergi berbagai kemampuan aparatur baik dibidang manajemen maupun disiplin ilmu teknis terkait, Daerah akan mampu mengatasi berbagai tantangan dan  menangkap peluang dalam Otonomi Daerah.

Selain tantangan dan peluang sebagaimana telah disampaikan di atas, permasalahan kelestarian lingkungan, sosial dan budaya setempat juga perlu mendapatkan perhatian serius. Dalam bidang ini Daerah dapat menekankan kewajiban community development bagi setiap investor yang masuk ke daerah. Dengan demikian dibutuhkan pula aparatur yang berkompeten dibidang tersebut  untuk melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi AMDAL, serta berbagai hal terkait dengan kelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat sekitar.

BAB IV. KESIMPULAN

Otonomi Daerah telah memberi peluang sekaligus tantangan bagi Daerah untuk mengelola potensi sumber daya alamnya. Oleh sebab itu sudah saatnya Pemerintah Daerah segera membenahi manajemen pengelolaan sumberdaya alamnya agar sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, serta wewenang dan perkembangan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan inventarisasi yang telah dilakukan selama ini, dapat disimpulkan bahwa hampir setiap Daerah mempunyai kekayaan sumberdaya mineral dengan macam dan ukuran yang berbeda. Karena itu penyelidikan lanjutan oleh Daerah akan lebih mengenai sasarannya bilamana secara selektif diarahkan kepada mineral yang dari pola umum sudah dapat dipastikan potensial terdapat di Daerah tersebut.

Melalui manajemen kebijakan, kepemimpinan dan tindakan yang tepat, akan mudah mengundang investor agar berinvestasi di daerah. Masuknya penanam modal ke daerah terutama dalam sektor pertambangan sudah merupakan satu keuntungan bagi daerah tersebut. Hal ini mengingat bahwa pengelolaan sektor pertambangan membutuhkan modal yang tidak sedikit, keahlian dan teknologi tinggi, dimana kesemuanya belum dimiliki oleh rata – rata Daerah Otonom di Indonesia.

Tentang antoniuspatianom

PNS Pemkab. Barito Utara, saat ini tengah menyelesaikan study magister pengembangan kewilayahan pertambangan di Unpad Bandung.
Pos ini dipublikasikan di Semester II. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s