PERMASALAHAN PERMODALAN DALAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MINERAL

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.   Umum

Modal sangat dibutuhkan dalam mengelola sumberdaya mineral. Tanpa adanya modal yang cukup, sulit untuk mengubah kekayaan yang terpendam di dalam perut bumi menjadi kekayaan rill yang dapat dimanfaatkan. Secara umum diketahui bahwa pengembangan sumberdaya mineral memerlukan dana dan teknologi yang tinggi atau sering disebut sebagai padat modal dan padat teknologi, begitu juga dengan kemampuan sumberdaya manusianya.

Dalam pengembangan sumber daya mineral terdapat resiko mengenai jumlah dan kualitas cebakan yang masih harus dicari. Yakni variasi jumlah dan kualitas cebakan yang sangat besar, mulai dari tidak terdapat mineral sama sekali, sampai temuan yang sangat besar jumlahnya dengan kualitas yang sangat bagus. Oleh karena adanya resiko dan peluang tersebut, pengembangan sumberdaya mineral sering juga dikatakan mirip sebuah pertaruhan / perjudian. Jelas sekali resikonya tinggi, tetapi bila berhasil, keuntungannya (return of investment, ROI) akan berlipat ganda.

1.2.   Maksud dan Tujuan

Sudah sewajarnya jika para penanam modal / Investor mengutamakan faktor rasio keamanan yang tinggi dalam investasinya. Resiko yang terlalu tinggi tidak akan menarik bagi mereka. Demikian juga dunia perbankan, pada umumnya tidak akan meminjamkan dana atau memberikan kredit untuk proyek yang sangat besar resikonya. Inilah salah satu permasalahan dalam pengembangan sumberdaya mineral yang akan menjadi topik bahasan dalam tulisan ini, dengan maksud untuk lebih memahami permasalahan tersebut. Melalui pemahaman tersebut, akan dapat ditemukan hubungannya dengan kebijakan – kebijakan yang diambil Pemerintah selama ini dalam pengembangan sumberdaya mineral.

BAB II. MASALAH PERMODALAN

2.1.   Keterbatasan Modal Dalam Negeri

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, sumberdaya mineral dikuasai negara, oleh karena itu pengembangan sumberdaya mineral harus dilakukan oleh negara. Sudah dapat dipastikan bahwa negara juga mempunyai keterbatasan dalam memiliki modal, karenanya negara perlu mencari dana atau modal untuk pengembangan sumberdaya mineral tersebut. Salah satu jalan untuk memungkinkan pengembangan sumberdaya mineral adalah melalui hak Kuasa Pertambangan. Pada masa awal kemerdekaan, kesulitannya adalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh swasta nasional ataupun BUMN pemegang hak Kuasa Pertambangan tersebut untuk dapat menyelenggarakan kegiatannya. Keadaan ini berlangsung sampai dikeluarkannya undang – undang tentang penanaman modal asing tahun 1967, yang memungkinkan partisipasi modal swasta asing dalam pengembangan sumberdaya mineral.

Pada masa tersebut unsur manajemen yang dimiliki bangsa Indonesia hanyalah adanya data dugaan atau data terdapatnya mineral yang telah dikumpulkan sedikit demi sedikit melalui pemetaan geologi sistematis. Dalam keterbatasan modal itu, Pemerintah mengambil strategi dengan menyisihkan sebagian anggaran untuk mengungkapkan kekayaan terlebih dahulu, sehingga hal ini akan menjadi daya tarik untuk para investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kondisi geologi dapat memberikan gambaran umum tentang mineral yang dikandung bumi. Kondisi geologi biasanya menentukan tempat terdapatnya mineral, sehingga dengan mengetahuinya, dapat diperoleh gambaran tentang kemungkinan mineral didalamnya. Penyelidikan lebih lanjut untuk membuktikannya, memerlukan waktu dan biaya lebih besar sehingga cenderung diserahkan ke pihak swasta.

Selain keterbatasan modal, sumberdaya manusia di Indonesia yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan sumberdaya mineral masih sangat terbatas. Begitu juga dengan mesin (peralatan) dan metode (teknologi), yang belum tersedia di dalam negeri. Karena itu diperlukan dana untuk membeli peralatan dan teknologi tersebut dari luar negeri. Problema lainnya menyangkut komoditas tambang Indonesia yang sebagian besar dipasarkan di luar negeri. Perusahaan Nasional pada saat itu belum mengenal dan menguasai jaringan pemasaran di luar negeri.

2.2.   Pemanfaatan Aset Sebagai Modal

Aset yang dimiliki perusahaan pertambangan dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu :

  1. Aset tetap (fixed assets)

Aset tetap adalah modal dalam bentuk tambang itu sendiri, sarana teknis, sarana administrasi, dan sarana pegawai.

  1. Aset yang dikapitalisasi (capitalized assets)

Aset yang dikapitalisasi adalah segala pekerjaan yang telah disiapkan untuk operasi tambang, misalnya pematangan lahan dan pekerjaan penggalian tanah penutup. Aset ini sangat khusus dalam bidang pertambangan. Selain itu, aset yang lebih khusus lagi adalah data eksplorasi yang merupakan aset bernilai mahal, karena didalamnya tercantum data tentang cebakan yang akan ditambang.

3.  Aset lancar (current assets).

Aset ini mencakup likuiditas perusahaan, seperti uang tunai, uang di bank, piutang lancar, surat berharga, dan sebagainya. Aset lancar lainnya berupa persediaan barang dalam bentuk produk pertambangan, baik yang siap diproses maupun yang siap dilempar ke pasar.

Semua aset tersebut sangat dibutuhkan sebagai modal dalam pengembangan sumberdaya mineral, dan harus dimiliki dalam jumlah yang memadai dengan kebutuhan kegiatan pertambangan yang akan dilaksanakan. Yang tak kalah penting adalah cara pengelolaan dan pemanfaatan aset itu sendiri melalui sistem manajemen dan teknik manajerial yang handal.

2.3.   Sumber – Sumber Permodalan

Di bidang pengembangan sumberdaya mineral, sumber permodalan pada umumnya tidak berasal dari bank, kecuali pada tahap yang sudah mapan dan aman dimana resiko dan peluang sudah bisa diukur. Secara ringkas, sumber permodalan digolongkan sebagai berikut :

  1. Penyertaan modal Pemerintah kepada BUMN. Bentuknya bisa bermacam – macam, mulai dari pinjaman negara lain, pinjaman dari lembaga keuangan internasional, bantuan teknik, hibah, dan lain-lain. Jika Pemerintah memperoleh modal ini dari pinjaman, biasanya pinjaman ini diteruskan kepada BUMN termaksud; karena itu, pinjaman semacam ini dinamakan “pinjaman penerusan”. Penanggung jawab kepada kreditor adalah Pemerintah, sedangkan hubungannya dengan BUMN adalah sebagai pemilik perusahaan yang meminjamkan tambahan modal kepada perusahaannya. Perusahaan kemudian mencicil utang tersebut dari dana yang disisihkan dari pendapatan.
  2. Dana yang sengaja disisihkan dari laba perusahaan untuk pengembangan. Dana semacam ini merupakan rencana yang dianggarkan untuk pengembangan tersebut. Mineral pada suatu ketika akan habis (depleted), sehingga perlu dicari terus. Perusahaan tidak segan-segan menyisihkan sebagian labanya untuk melakukan eksplorasi.
  3. Lembaga keuangan nonbank. Lembaga ini merupakan perusahaan yang dapat mencarikan dan mengadministrasikan kredit untuk investasi tersebut. Secara umum badan atau perusahaan semacam ini dikenal pula sebagai fund arranger.
  4. Pasar modal atau bursa saham. Dengan cara ini dana untuk pengembangan pertambangan diharapkan dapat selalu tersedia, karena sumbernya lebih luas, yaitu masyarakat.

Sumber – sumber permodalan tersebut di atas pada akhirnya juga akan membentuk karakteristik industri pengembangan sumberdaya mineral tersebut. Hal ini terjadi karena pemilik modal sudah tentu memiliki hak untuk turut campur dalam menentukan kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan tersebut.

BAB III. DISKUSI DAN PEMBAHASAN, PRIVATISASI PERUSAHAAN NEGARA SEBAGAI USAHA PENCARIAN MODAL

Dari ulasan permasalahan permodalan pada Bab II, terlihat bahwa permodalan mempunyai pengaruh sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan sumberdaya mineral. Berbagai permasalahan permodalan seperti yang dikemukakan tersebut pada akhirnya memang mengarah kepada privatisasi BUMN. Selain sebagai solusi permodalan, secara keseluruhan privatisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi. Tingkat efisiensi yang rendah bisa terjadi karena kurang sempurnanya pengawasan. Dengan istilah lain, kurangnya transparansi. Mekanisme transparansi yang paling ampuh adalah kontrol sosial, yaitu publik yang melakukan pengawasan secara langsung. Untuk melibatkan publik, mereka harus mempunyai kepentingan, yakni jika mereka ikut memiliki perusahaan itu.

Privatisasi terjadi terutama karena negara memerlukan uang untuk menjalankan fungsinya. Dengan keterbatasan modal, pengembangan perusahaan akan sangat lambat, bahkan mungkin tidak mengalami pengembangan sama sekali (stagnasi). Dalam dunia manajemen, stagnasi adalah memulai proses kematian. Karena itu, cepat atau lambat banyak perusahaan yang dikelola negara akan mengalami kematian.

Privatisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa diantaranya yang lazim dilaksanakan berupa :

  1. Penggabungan atau merger dengan pihak swasta yang lebih mampu penampilan kinerjanya (akuisisi atau likuidasi)
  2. Kerja sama operasi atau KSO, masing – masing pihak membawa peralatan dan kemampuan untuk digabungkan.
  3. Melalui pasar modal atau penawaran umum (initial public offering, IPO). Masyarakat diberi kesempatan langsung untuk membeli saham perusahaan negara.

Namun satu hal yang perlu diingat bahwa sumber permodalan umumnya membentuk karakteristik suatu industri. Ini terjadi karena adanya peran pemilik modal dalam menentukan kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan. Dalam industri sumberdaya mineral terutama yang bersifat strategis dan vital, kondisi tersebut dapat bertentangan dengan status negara sebagai penguasa sumberdaya mineral. Jika peranan pemilik modal lebih diutamakan, maka prioritas utama yang dituju adalah peningkatan profit bagi pemilik modal. Sedangkan fungsi negara sebagai penguasa sumberdaya mineral tersebut adalah untuk memanfaatkannya bagi sebesar – besar kemakmuran rakyat. Kedua kepentingan tersebut saling bertolak belakang.

Pemerintah wajib mengambil peranan yang lebih besar dalam pengelolaan sumberdaya mineral. Namun karena keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan secara langsung, peranan tersebut bisa diwujudkan melalui pengaturan atau kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Perancangan perundang – undangan yang mengatur masalah tersebut harus disusun dengan teliti agar menjadi formula kebijakan yang paling tepat, mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Privatisasi dapat berjalan dengan baik dan memenuhi rasa keadilan rakyat banyak, jika terlebih dulu dibuat kebijakan yang tepat agar kepentingan rakyat tetap diutamakan.

BAB IV. KESIMPULAN

Pengembangan sumberdaya mineral memerlukan modal dana dan teknologi yang tinggi atau sering disebut sebagai industri padat modal dan padat teknologi, begitu juga dengan kemampuan sumberdaya manusianya. Tanpa adanya modal tersebut, sulit untuk mengubah kekayaan yang terpendam di dalam perut bumi menjadi kekayaan rill yang dapat dimanfaatkan.

Karena sumberdaya mineral dikuasai negara, maka pengembangan sumberdaya mineral harus dilakukan oleh negara. Tetapi negara juga mempunyai keterbatasan dalam memiliki modal, karenanya negara perlu mencari dana atau modal untuk pengembangan sumberdaya mineral tersebut.

Di bidang pengembangan sumberdaya mineral, sumber permodalan secara ringkas digolongkan sebagai berikut :

  1. Penyertaan modal Pemerintah kepada BUMN.
  2. Dana yang sengaja disisihkan dari laba perusahaan untuk pengembangan.
  3. Lembaga keuangan nonbank (fund arranger).
  4. Pasar modal atau bursa saham.

Khusus tentang pasar modal atau saham, privatisasi dilaksanakan melalui mekanisme tersebut. Privatisasi menghidupkan pertumbuhan BUMN dengan jalan mencari modal dari publik, sekaligus membuka mekanisme pengawasan oleh publik. Di lain pihak, Pemerintah harus membagi monopoli yang selama ini dipegangnya kepada para investor yang melihatnya sebagai peluang, tetapi yang selama ini tidak diperkenankan ikut berkiprah oleh Pemerintah. Melalui privatisasi akan terbentuk karakteristik industri pengembangan sumberdaya mineral sesuai dengan keinginan pemilik modal.

Mengingat peranan strategis sumberdaya mineral bagi kehidupan bangsa dan negara, pemerintah harus tetap memiliki peranan yang lebih besar dalam pengelolaan sumberdaya mineral melalui pengaturan atau kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Dengan demikian, usaha Pemerintah untuk memanfaatkan sumberdaya mineral bagi sebesar – besar kemakmuran rakyat juga dapat terwujud melalui privatisasi.

Tentang antoniuspatianom

PNS Pemkab. Barito Utara, saat ini tengah menyelesaikan study magister pengembangan kewilayahan pertambangan di Unpad Bandung.
Pos ini dipublikasikan di Ringkasan Tugas, Semester I. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s