PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MINERAL DAN UPAYA PENANGANAN MASALAH KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.   Umum

Kegiatan pengelolaan sumberdaya mineral di Indonesia umumnya berupa penambangan terbuka yang mengubah topografi suatu daerah secara drastis. Perubahan tersebut tentu saja berpengaruh signifikan terhadap kondisi lingkungan hidup disekitarnya. Belum lagi berbagai potensi pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan tersebut. Dengan demikian wajar jika kegiatan penambangan sering dikaitkan dengan isu kerusakan lingkungan.

Walaupun pernyataan tersebut tidak selamanya benar, harus diakui bahwa banyak kegiatan pertambangan yang dapat menimbulkan kerusakan bagi lingkungan. Namun sebenarnya kegiatan pertambangan juga dapat meningkatkan kualitas suatu lingkungan. Selain menaikkan kualitas hidup manusia yang berada di sekitar lingkungan pertambangan, alam sekitar juga menjadi dapat tertata lebih baik melalui pembangunan infrastruktur.

Dengan adanya kegiatan pertambangan, suatu wilayah semakin memiliki daya tarik bagi penduduk untuk berpindah mendekati lokasi pertambangan tersebut. Berbagai kegiatan perekonomian masyarakat muncul dan berkembang seiring dengan kebutuhan kegiatan pertambangan dan lingkungan pendukungnya. Oleh karena itu kegiatan pertambangan dapat menjadi lokomotif pembangunan bagi daerah tersebut.

1.2.   Maksud dan Tujuan

Tidaklah mudah menepis kesan bahwa pertambangan hanya menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Terlebih dalam prakteknya banyak kegiatan pertambangan yang enggan menyisihkan dana yang cukup untuk memulihkan kerusakan lingkungannya. Setelah masa penambangan usai, masyarakat sekitar harus menanggung akibat kerusakan lingkungan yang ditinggalkannya.

Upaya pengembangan sumberdaya mineral semestinya menghasilkan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup manusia, tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan hidup disekitarnya. Melalui penulisan karya tulis ini; selain dimaksudkan sebagai bagian dari penyelesaian tugas mata kuliah Manajemen dan Teknologi Sumberdaya Mineral; juga bertujuan untuk lebih menyadari pentingnya hubungan antara pengembangan sumberdaya mineral dan upaya penanganan masalah kelestarian lingkungan hidup melalui community development, dalam perspektif penambangan yang berkelanjutan.

BAB II. DAMPAK KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN PENGATURAN LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG PERTAMBANGAN

2.1. Dampak Kegiatan Pertambangan

Dampak utama kegiatan pertambangan secara ringkas dapat dikelompokkan dalam kerusakan bentuk permukaan bumi, ampas buangan (tailing), kebisingan, polusi udara, tumpahan minyak bumi, menurunnya permukaan bumi (land subsidence), dan kerusakan karena transportasi alat dan pengangkut berat.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran penduduk dunia terhadap isu kelestarian lingkungan, mengakibatkan produk mineral yang dihasilkan oleh suatu negara harus dapat memenuhi berbagai pembakuan khususnya di bidang lingkungan, agar dapat diterima pasar. Hal ini dapat menjadi kendala bagi Indonesia, terlebih karena komoditas mineralnya dilempar ke pasar dunia sebagai bahan mentah. Jika para pemakai tidak mau membeli bahan mentah tersebut karena khawatir produk mereka ikut tercemari bahan baku yang telah merusak lingkungan, dapat dibayangkan kerugian yang dihadapi industri mineral di Indonesia.

Era globalisasi dan isu yang dihembuskannya diperkirakan akan lebih menekankan masalah lingkungan dan hak asasi manusia (HAM). Industri pertambangan yang tidak memperhatikan masalah lingkungan pada akhirnya akan berkaitan pula dengan masalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Tanpa adanya kepedulian tersebut, kegiatan pertambangan akan sangat rawan untuk dituduh sebagai kegiatan pengrusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Menjelang tahun 2010 sebagai awal masa keterbukaan Asia Pasifik dan tahun 2020 untuk globalisasi total, produk mineral Indonesia harus sudah dapat bersaing dengan bebas tanpa perlindungan atau preferensi. Semua komponen manajemen harus mampu bersaing, tanpa ada jenis insentif apa pun. Komponen sumberdaya manusia dengan teknologinya juga harus dapat dilepas untuk bersaing secara bebas.

Masalah lingkungan adalah salah satu komponen yang masuk dalam perhitungan persaingan tersebut. Biaya eksternal yang tadinya dipikul masyarakat harus sudah masuk sebagai biaya produksi atau biaya internal. Sementara itu, diperlukan pula audit lingkungan. Sertifikasi diperlukan untuk menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan telah mengikuti standar pengelolaan lingkungan. Seri ISO 14000 adalah sertifikasi mengenai standar tersebut. Jika tidak ada perusahaan audit Indonesia yang dipercaya oleh World Trade Organization (WTO), dengan sendirinya perusahaan asing yang harus melakukan “auditing” ini.

Pada kondisi tersebut, faktor persaingan ataupun masalah politis bisa dengan mudah digunakan untuk menjatuhkan produk Indonesia oleh pihak yang merasa berkuasa. Untuk hal ini, dalam WTO tersedia forum yang menerima keluhan sekiranya suatu pihak merasa telah dirugikan. Namun dasar keluhan tersebut haruslah profesional. Oleh karena itu dalam melaksanakan pengelolaan industri mineral, profesionalisme harus menjadi landasan yang utama.

Sementara itu, harus pula diingat bahwa pengelolaan sumberdaya mineral Indonesia adalah ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu penerapannya adalah dengan pengembangan wilayah atau community development. Perusahaan pertambangan berkewajiban untuk mengembangkan wilayah sekitarnya. Ini juga berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Karena mineral adalah kekayaan yang tidak terbarukan, kesempatan untuk meningkatkan kualitas manusia di sekitar lokasi pertambangan itu pun hanya satu kali, tidak dapat diulangi apabila terjadi kekeliruan. Karena itulah kegiatan pengembangan wilayah sesungguhnya merupakan bagian yang amat penting. Persoalan sejauh mana jangkauan yang disebut wilayah itu, apakah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau seluruh negeri, harus diperjelas. Sejauh ini “wilayah” diartikan sebagai “seputar” lokasi pertambangan yang merasakan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mengantisipasi dampak negatif seperti yang telah disebutkan, Pemerintah telah menyiapkan berbagai perangkat peraturan perundangan. Bahkan, peraturan perundangan itu bukan saja menghindari, menekan, atau meminimumkan (mitigate) dampak negatif, tetapi juga berupaya untuk mengoptimalkan dampak positif.

Induk dari peraturan perundangan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang-Undang No. 4/1982 yang petunjuk pelaksanaannya tercantum pada. Peraturan Pemerintah No. 29/1986. Peraturan perundangan ini kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 23/1997, sedangkan peraturan pemerintah diubah menjadi PP No. 51/1993.

Secara garis besar pengelolaan lingkungan hidup mencakup pemanfaatan, pengaturan, penataan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan. Dalam bidang pertambangan sesungguhnya telah disinggung bahwa kewajiban penambang; di samping membangun dan mengelola pertambangan; juga untuk memelihara lingkungan, seperti dinyatakan dalam Bab X Pasal 30 Undang-Undang No. 11/1967.

2.2. Pengaturan Lingkungan Hidup di Bidang Pertambangan

Pengaturan lingkungan hidup di lingkungan pertambangan diturunkan dari peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup dan acuan lain, yaitu Undang-Undang No. 11/1967 mengenai Ketentuan – ­Ketentuan Pokok Pertambangan. Selain itu, peraturan umum yang dipakai di negara lain dalam pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan juga dipakai sebagai bahan perbandingan.

Pada umumnya pengelolaan lingkungan hidup di bidang pertambangan ini mencakup :

  1. Dasar Peraturan / Pendahuluan
  2. Perkiraan Dampak Lingkungan (Environmental Impact Assessment, EIA)

3. Persetujuan Pengelolaan Lingkungan (Environmental Management Agreement)

4. Program Pengelolaan Lingkungan (Environmental Management Program, EMP)

5. Program Pemonitoran Lingkungan (Environmental Monitoring Program )

  1. Rencana Rehabilitasi Tambang (Minesite Rehabilitation Program)
  2. Pengendalian Polusi (Pollution Control)
  3. Rencana Daur Ulang dan Buangan (Recycling and Waste Disposal)
  4. Rencana Penutupan Tambang (Minesite Decommissioning).

Substansi yang dibahas berkisar pada komponen-komponen pokok, yaitu topografi dan tubuh tanah, hidrologi yang menyangkut daerah tadah air hujan, air bawah tanah, dam, penggunaan air, pemrosesan pertambangan, para pemakai air di hilir dan sebagainya, dan juga yang menyangkut pengotoran udara. Selain itu, mencakup juga kebisingan, konservasi, warisan nasional, cagar budaya, sosial, dan lain-lain.

Penelitian dan pengembangan merupakan bagian penting, sebab dampak lingkungan mungkin berkembang dari waktu ke waktu. Akhirnya, semuanya ini perlu didukung dengan pengawasan perkembangan dilapangan melalui pemantauan atau monitoring.

BAB III. DISKUSI DAN PEMBAHASAN,PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MINERAL DAN UPAYA PENANGANAN MASALAH KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Dari ulasan pada Bab II, harus disadari bahwa setiap pengusahaan mineral tidak akan lepas dari dampak yang ditimbulkannya. Dampak ini sebisa mungkin harus ditekan, walaupun sulit untuk dihilangkan sama sekali. Sebaliknya, dampak positif harus diupayakan untuk mendapat perhatian dan semakin ditingkatkan. Salah satu upaya yang semakin hari semakin dituntut masyarakat adalah upaya pemberdayaan masyarakat sekitar atau disebut juga community development.

Community Development (CD) adalah salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) pada bidang pertambangan. CD terdiri dari Community Relation yaitu pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada stakeholder, yang pada umumnya banyak dilakukan kepada masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah, kemudian Community Service yaitu program pemberian bantuan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum termasuk didalamnya bantuan untuk bencana alam, bantuan prasarana umum termasuk tempat ibadah dan peningkatan kesehatan bagi masyarakat setempat.

Berikutnya adalah community empowering, yaitu sebuah usaha untuk memberdayakan masyarakat sehingga memiliki akses yang baik untuk menunjang kemandiriannya, sebagai contoh program pemberian beasiswa, peningkatan kapasitas usaha masyarakat yang berbasis potensi setempat serta bantuan untuk pengembangan atau penguatan kelompok swadaya masyarakat.

Yang terakhir adalah program konservasi atau pelestarian alam yaitu melakukan penghijauan dengan memberdayakan masyarakat setempat sehingga dapat meningkatan pendapatan para petani atau penggarap. Keseluruhan program kegiatan Community Development harus diusahakan berkesinambungan dengan kriteria keberhasilan yang jelas.

Dengan berbagai upaya tersebut diatas, suatu kegiatan pengembangan sumberdaya mineral dipastikan akan memberikan dampak positif bagi kemajuan taraf kehidupan manusia dan kondisi lingkungan disekitarnya. Melalui Community Development akan tercapai tujuan kegiatan penambangan yang berkelanjutan, dimana setelah masa penambangan usai, maka didapat hasil berupa peningkatan kualitas kehidupan, baik bagi manusia maupun alam sekitarnya.

Untuk mencapai kondisi tersebut, sejak awal perlu dipahami bahwa pengembangan sumberdaya mineral dan upaya penanganan masalah kelestarian lingkungan hidup adalah mata rantai yang saling terhubung, keduanya harus dapat terlaksana dengan baik, agar tujuan utama untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan penambangan bisa berjalan dengan lancar. Kesalahan pengelolaan yang berakibat munculnya permasalahan lingkungan menghadapkan kegiatan pengembangan sumberdaya mineral pada kendala isu – isu lingkungan, terlebih di era globalisasi saat ini. Kendala tersebut pada akhirnya menghambat pencapaian manfaat ekonomi, sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

BAB IV. KESIMPULAN

Pengelolaan sumberdaya mineral di Indonesia umumnya berupa kegiatan penambangan terbuka yang mengubah topografi suatu daerah secara drastis. Perubahan tersebut tentu saja berpengaruh signifikan terhadap kondisi lingkungan hidup disekitarnya. Belum lagi berbagai potensi pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan tersebut. Dengan demikian wajar jika kegiatan penambangan sering dikaitkan dengan isu kerusakan lingkungan.

Sudah semestinya upaya pengembangan sumberdaya mineral menghasilkan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup manusia, tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan hidup disekitarnya. Namun dalam prakteknya banyak kegiatan pertambangan yang enggan menyisihkan dana yang cukup untuk memulihkan kerusakan lingkungannya. Setelah masa penambangan usai, masyarakat sekitar harus menanggung akibat kerusakan lingkungan yang ditinggalkannya.

Mengantisipasi dampak negatif seperti yang telah disebutkan, Pemerintah telah menyiapkan berbagai perangkat peraturan perundangan. Bahkan, peraturan perundangan itu bukan saja menghindari, menekan, atau meminimumkan (mitigate) dampak negatif, tetapi juga berupaya untuk mengoptimalkan dampak positif. Secara garis besar pengelolaan lingkungan hidup mencakup pemanfaatan, pengaturan, penataan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan. Dalam bidang pertambangan sesungguhnya telah disinggung bahwa kewajiban penambang; di samping membangun dan mengelola pertambangan; juga untuk memelihara lingkungan, seperti dinyatakan dalam Bab X Pasal 30 Undang-Undang No. 11/1967.

Pengaturan lingkungan hidup di lingkungan pertambangan diturunkan dari peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup dan acuan lain, yaitu Undang-Undang No. 11/1967 mengenai Ketentuan – ­Ketentuan Pokok Pertambangan. Selain itu, peraturan umum yang dipakai di negara lain dalam pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan juga dipakai sebagai bahan perbandingan. Salah satunya adalah melalui penerapan Corporate Social Responsibility berupa program Community Development.

Melalui berbagai upaya pengaturan tersebut diatas, kegiatan pengembangan sumberdaya mineral diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan taraf kehidupan manusia dan kondisi lingkungan disekitarnya. Tujuan ideal yang ingin dicapai adalah kegiatan penambangan yang berkelanjutan, dimana setelah masa penambangan usai, maka didapat hasil berupa peningkatan kualitas kehidupan, baik bagi manusia maupun kelestarian lingkungan hidup disekitarnya.

Tentang antoniuspatianom

PNS Pemkab. Barito Utara, saat ini tengah menyelesaikan study magister pengembangan kewilayahan pertambangan di Unpad Bandung.
Pos ini dipublikasikan di Ringkasan Tugas, Semester I. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s