PEMBAHASAN DAN ANALISIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL, HUBUNGANNYA DENGAN EFEK RUMAH KACA DAN PEMANASAN GLOBAL

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Umum

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, dilatarbelakangi oleh adanya keprihatinan terhadap kelangkaan sumberdaya energi. Tetapi kebijakan tersebut ternyata masih belum bisa mengantisipasi dengan tepat pertumbuhan kebutuhan energi di Indonesia.  Sebagaimana yang terjadi saat ini, kelangkaan sumberdaya energi masih berlangsung sehingga menyebabkan terjadinya krisis energi di Indonesia.

Permintaan energi listrik di Indonesia akan terus meninggi dan pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai beban puncak 54.600 MW pada jalur Jawa, Madura dan Bali. Bila dipenuhi oleh batu bara sebagai alternatif pengganti energi minyak dan gas, maka dikalkulasikan pada 2025 diperlukan 120 juta ton per tahun atau sekitar 58 persen dari keseluruhan cadangan batu bara Indonesia. Jumlah tersebut dapat menimbulkan masalah logistik dan juga pencemaran lingkungan.

Alternatif lain dalam penanganan krisis energi adalah dengan mulai memanfaatkan teknologi nuklir. Biaya konstruksi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) memang jauh lebih tinggi dibanding pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dengan bahan bakar batu bara maupun gas. Namun jika dilihat dari sisi ekonomisnya, PLTN diperkirakan bisa dipergunakan untuk jangka waktu 40 tahun sedang PLTU hanya berkisar 20 sampai dengan 25 tahun.

1.2    Maksud dan Tujuan

Dalam pelaksanaannya, Kebijakan Energi Nasional tenyata belum mampu mengatasi dengan tepat permasalahan energi di Indonesia, terutama dalam hal pencadangan dan pencarian sumber energi baru. Kecenderungan Pemerintah memproyeksikan sumberdaya energi terbatas sebagai alternatif utama pemenuh kebutuhan energi di masa depan, menyulitkan berkembangnya alternatif sumberdaya energi baru yang bersifat tak terbatas dan / atau terbarukan.

Pada saat ini kita tengah mengalami krisis energi sebagai hasil pertumbuhan kebutuhan yang tak diimbangi pasokan yang berimbang. Kebijakan Energi Nasional sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2006 sedikit banyak tentu memiliki andil terjadinya krisis tersebut. Permasalahan inilah yang dimaksudkan sebagai bahan diskusi dan pembahasan dalam tulisan ini, dengan tujuan untuk menelusuri kekeliruan apa yang menjadi penyebab munculnya fenomena tersebut.

BAB II. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2006, EFEK RUMAH KACA DAN PEMANASAN GLOBAL

2.1.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006

Kebijakan Energi Nasional sebagai pedoman dalam pengelolaan energi nasional ditetapkan untuk menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri dan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Presiden pada pada tanggal 25 Januari 2006 menetapkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri sekaligus untuk menghadapi pengaruh permasalahan krisis energi dunia. Ada beberapa sasaran yang dingin dicapai, yaitu :

  1. Tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025.
  2. Terwujudnya energi (primer) mix yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan masing – masing jenis energi terhadap konsumsi energi nasional, dengan persentase :

1)      Minyak bumi menjadi kurang dari 20% (dua puluh persen).

2)      Gas bumi menjadi lebih dari 30% (tiga puluh persen).

3)      Batubara menjadi lebih dari 33% (tiga puluh tiga persen).

4)      Biofuel menjadi lebih dari 5% (lima persen).

5)      Panas bumi menjadi lebih dari 5% (lima persen).

6)      Energi baru dan terbarukan lainnya, khususnya, Biomasa, Nuklir, Tenaga Air Skala Kecil, Tenaga Surya, dan Tenaga Angin menjadi lebih dari 5% (lima persen).

7)      Bahan Bakar Lain yang berasal dari pencairan batubara menjadi lebih dari 2% (dua persen).

Sasaran sebagaimana dimaksud diatas dicapai melalui Kebijakan Utama dan Kebijakan Pendukung. Kebijakan Utama berupa penyediaan dan pemanfaatan energi, penetapan kebijakan harga serta kebijakan pelestarian lingkungan. Sedangkan kebijakan pendukung berupa pengembangan infrastruktur energi termasuk peningkatan akses konsumen terhadap energi, kemitraan pemerintah dan dunia usaha, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan penelitian serta pendidikan dan pelatihan.

2.2.Efek Rumah Kaca dan Pemanasan Global

Efek rumah kaca, pertama kali ditemukan oleh Joseph Fourier pada 1824, merupakan sebuah proses di mana atmosfer memanaskan sebuah planet. Terminologi efek rumah kaca dapat digunakan untuk menunjuk dua hal berbeda, yakni efek rumah kaca alami yang terjadi secara alami di bumi, dan efek rumah kaca yang terjadi sebagai akibat aktivitas manusia.

Pada tulisan ini, pembahasan efek rumah kaca lebih merujuk kepada terminologi yang kedua. Efek tersebut disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbondioksida (CO2) dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak (BBM), batu bara dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk mengabsorbsinya.

Dalam prosesnya, energi yang masuk ke bumi sekitar 25% dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer, sebanyak 25% diserap awan,  45% diadsorpsi permukaan bumi dan 5% sisanya dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Energi yang diadsoprsi dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi infra merah oleh awan dan permukaan bumi. Namun sebagian besar infra merah yang dipancarkan bumi tertahan oleh awan dan gas CO2 dan gas lainnya, untuk dikembalikan ke permukaan bumi. Dalam keadaan normal, efek rumah kaca diperlukan, karena dengan adanya efek rumah kaca perbedaan suhu antara siang dan malam di bumi tidak terlalu jauh berbeda.

Selain gas CO2, yang dapat menimbulkan efek rumah kaca adalah sulfur dioksida (SO2), nitrogen monoksida (NO) dan nitrogen dioksida (NO2) serta beberapa senyawa organik seperti gas metana (CH4) dan khloro fluoro karbon (CFC). Gas-gas tersebut memegang peranan penting dalam meningkatkan efek rumah kaca.

Tabel 2.1. Persentase kontribusi gas dan sumber emisi global

( Sumber : Kantor Menteri Negara KLH, 1990 )

Gas

Kontribusi

Sumber emisi global

%

CO2

45-50%

Batu bara

29

Minyak Bumi

29

Gas alam

11

Penggundulan hutan

20

lainnya

10

CH4

10-20%

Menurut perkiraan, efek rumah kaca telah meningkatkan suhu bumi rata-rata 1-5°C. Bila kecenderungan peningkatan gas rumah kaca tetap seperti sekarang akan menyebabkan peningkatan pemanasan global antara 1,5 – 4,5°C sekitar tahun 2030. Dengan meningkatnya konsentrasi gas CO2 di atmosfer, maka akan semakin banyak gelombang panas yang dipantulkan dari permukaan bumi yang diserap oleh atmosfer. Hal ini akan mengakibatkan suhu permukaan bumi menjadi meningkat.

Meningkatnya suhu permukaan bumi akan mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya hutan dan ekosistem lainnya, sehingga mengurangi kemampuannya untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Pemanasan global mengakibatkan mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub yang dapat menimbulkan naiknya permukaan air laut. Efek rumah kaca juga akan mengakibatkan meningkatnya suhu air laut sehingga air laut mengembang dan terjadi kenaikan permukaan laut yang mengakibatkan negara kepulauan seperti Indonesia akan mendapatkan pengaruh yang sangat besar.

BAB III. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi disebutkan bahwa komposisi energy mix pada 2025 terdiri atas batu bara (33%), gas (30%), BBM (20%), dan energi baru dan terbarukan (17%). Dalam energi baru dan terbarukan, komposisinya adalah bahan bakar nabati (5%), panas bumi (5%), biomassa, nuklir, air, matahari dan angin (5%), serta  batu bara cair (2%). Perpres tersebut juga menargetkan elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025.

Jika dikaji lebih jauh, kebijakan tersebut ternyata kurang memiliki konsep pengelolaan energi dengan prinsip keberlanjutan, yakni memprediksi pertumbuhan kebutuhan energi di masa depan sekaligus mempersiapkan sumber – sumber dan cadangan energi baru untuk melampaui kebutuhan tersebut. Jika prinsip keberlanjutan telah dimulai sejak dahulu, maka krisis energi yang akan terjadi ketika cadangan minyak bumi dan gas mulai berkurang dapat diatasi. Pada saat ini Pemerintah nampak kebingungan dalam mengatasi krisis tersebut. Hal ini tercermin dalam pembahasan RUU Energi yang tentu juga harus menyesuaikan dengan Perpres tersebut.

Pasalnya dari beberapa sumber daya alam yang ada di Indonesia, seperti, gas, panas bumi, dan minyak bumi, ketersediaanya terbatas. Sementara itu, sumberdaya batu bara yang cadangan produksinya mencapai 147 tahun, memiliki potensi dampak lingkungan yang sangat berat. Ironisnya dalam Perpres tersebut sumberdaya batubara dijadikan tumpuan terbesar (33%) untuk memasok kebutuhan energi di masa depan. Padahal ada potensi sumberdaya energi baru yang lebih menjanjikan dan relatif aman, yaitu energi nuklir, yang bisa berkapasitas produksi sangat besar dan memiliki banyak keunggulan kompetitif dibanding sumber energi konvensional.

Diperkirakan akan ada pertumbuhan permintaan kebutuhan listrik sebesar  7,1 % dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, terbesar berada pada sistem Pulau Jawa, Bali dan Madura. Apabila PLTN tidak dikembangkan sampai tahun 2025, untuk sistem Jawa sampai Bali diperlukan tambahan 65 PLTU batu bara kelas 600 megawatt. Dengan kapasitas produksi itu, berarti dibutuhkan 120 juta ton batu bara per tahun, dengan beban pencemaran berbanding lurus terhadap lingkungan. Sementara itu daya dukung lingkungan ditaksir hanya mampu menerima beban pencemaran dari 40 juta ton batu bara pertahun. Karena itulah diperlukan PLTN untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, tanpa memberi beban lebih pada lingkungan, terutama efek rumah kaca yang memicu terjadinya pemanasan global.

Adanya pro dan kontra tentang penggunaan PLTN adalah wajar mengingat potensi bahaya kebocoran radiasi. Jika dilihat secara obyektif, tidak ada satupun penggunaan tenaga nuklir yang bisa terjamin keamananannya seratus persen. Tetapi dengan prosedur standar yang tepat maka kemungkinan itu bisa diperkecil. Kasus Chernobyl di Rusia pada 1986, bisa dijadikan pelajaran. Adanya peningkatan daya 100 kali dari daya nominal membuat beberapa elemen bahan bakar pecah dan menimbulkan radiasi pada penduduk sekitar Belarusia, Rusia, dan Ukraina. Penduduk di negara itu terkontaminasi zat radio aktif yang berakibat berbagai penyakit seperti kanker, leukimia, kemandulan serta dampak psikologis. Kecelakaan tersebut mengakibatkan berkurangnya proyek pembangunan PLTN di dunia. Namun insiden itu membuat sistem keselamatan PLTN semakin disempurnakan.

Kenaikan harga energi, seperti minyak dan gas  terutama pada beberapa tahun terakhir memacu pergeseran ke arah pembangkit listrik non minyak dan gas. Ketergantungan terhadap sumber energi minyak dan gas yang tak lama lagi akan habis, berdampak buruk pada perekonomian negara berkembang seperti Indonesia. Pertimbangan lainya, negara – negara Eropa sudah memutuskan untuk menggunakan  energi nuklir. Finlandia memutuskan membangun PLTN ke-5 mulai tahun 2005. Sedangkan di Indonesia, baru ada tiga PLTN yang berada di Bandung, Yogyakarta, dan Serpong, yang belum memanfaatkan nuklir sebagai pengganti energi minyak dan gas.

BAB IV. KESIMPULAN

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, dilatarbelakangi oleh adanya keprihatinan terhadap kelangkaan sumberdaya energi. Tetapi kebijakan tersebut ternyata masih belum bisa mengantisipasi dengan tepat pertumbuhan kebutuhan energi di Indonesia.  Sebagaimana yang terjadi saat ini, kelangkaan sumberdaya energi masih berlangsung sehingga menyebabkan terjadinya krisis energi di Indonesia.

Dalam Perpres tersebut sumberdaya batubara dijadikan tumpuan terbesar (33%) untuk memasok kebutuhan energi di masa depan. Padahal ada potensi sumberdaya energi baru yang lebih menjanjikan dan relatif aman, yaitu energi nuklir, yang bisa berkapasitas produksi sangat besar dan memiliki banyak keunggulan kompetitif dibanding sumber energi konvensional.

Pembakaran bahan bakar minyak (BBM), batu bara dan bahan bakar organik lainnya menyebabkan naiknya konsentrasi gas karbondioksida (CO2) dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini jika melampaui kemampuan absorbsi tumbuhan – tumbuhan dan ganggang laut, akan mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca di atmosfir bumi. Efek tersebut akan menghasilkan fenomena naiknya suhu di permukaan bumi ( global warming ).

Ketergantungan terhadap sumber energi migas serta sumberdaya energi lainnya yang tak lama lagi akan habis, selain berdampak buruk terhadap lingkungan, juga pada perekonomian negara berkembang seperti Indonesia. Karena itulah sudah saatnya PLTN dibangun untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, tanpa memberi beban lebih pada lingkungan. Adanya pro dan kontra tentang penggunaan PLTN adalah wajar mengingat potensi bahaya kebocoran radiasi. Jika dilihat secara obyektif, tidak ada satupun penggunaan tenaga nuklir yang bisa terjamin keamananannya seratus persen. Tetapi dengan prosedur standar yang tepat maka kemungkinan itu bisa diperkecil.

Tentang antoniuspatianom

PNS Pemkab. Barito Utara, saat ini tengah menyelesaikan study magister pengembangan kewilayahan pertambangan di Unpad Bandung.
Pos ini dipublikasikan di Ringkasan Tugas, Semester I. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s