LANDASAN PEMIKIRAN DAN KEBIJAKAN DALAM PENERAPAN OTONOMI DAERAH

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Umum

Otonomi Daerah pada hakekatnya adalah penyerahan hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan utama kebijakan Otonomi Daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar dapat lebih cepat, efektif dan efisien dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan tersebut dapat diukur dan dibuktikan dengan antara lain adanya peningkatan aktivitas ekonomi penduduk dan banyaknya investasi yang masuk ke Daerah.

Dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah berarti sebagian besar kewajiban Pemerintah Pusat kini telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, tentunya dengan harapan dapat terlaksana secara lebih baik dan terfokus atau tepat sasaran. Hal tersebut sejalan dengan tuntutan pemberlakuan Otonomi Daerah yang menginginkan peranan Daerah yang lebih besar dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Daerah. Posisi Pemerintah Daerah lebih dekat sehingga mengetahui kondisi masyarakat di daerahnya lebih baik dibanding Pemerintah Pusat. Dengan kelebihan tersebut dan didukung dengan kewenangan Otonomi Daerah yang telah diberikan, sudah saatnya Daerah segera bangkit mengatasi berbagai kendala pembangunan selama ini dan meraih berbagai peluang guna menyejahterakan kehidupan masyarakatnya.

1.2    Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan Otonomi Daerah tak lepas dari adanya tuntutan Daerah terhadap Pemerintah Pusat agar menyerahkan sebagian hak, wewenang, dan kewajiban bagi Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tuntutan tersebut berkembang dari rasa ketidakpuasan Daerah terhadap cara yang ditempuh Pemerintah Pusat dalam mengatur pemerintahan dan mengelola pembangunan di Daerah. Pemerintah Pusat dipandang bersifat terlalu sentralistik sehingga kurang mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi di Daerah. Pemerintah Pusat pada akhirnya dituding sering keliru dalam merespon berbagai keinginan rakyat di Daerah.

Sejak jaman kolonial, pra dan pasca kemerdekaan hingga diberlakukannya Otonomi Daerah pada tanggal 1 Januari 2001, telah muncul berbagai ide desentralisasi sebagai solusi terhadap kelemahan sistem sentralisasi. Meskipun ide – ide  tersebut sebagian berbeda persepsi dan tujuan sesuai dengan kondisi dan dinamika jaman pada masa itu, namun umumnya memiliki kesamaan dalam landasan pemikirannya. Dalam paper ini, topik tersebutlah yang dimaksudkan sebagai bahan diskusi dan pembahasan dalam tulisan ini, dengan maksud dan tujuan untuk menelusuri kembali landasan pemikiran dan kebijakan yang melandasi terbentuknya Otonomi Daerah.

BAB II. KILAS BALIK OTONOMI DAERAH

Upaya dan keinginan untuk melaksanakan Otonomi Daerah sebenarnya sudah berlangsung sejak lama walaupun dengan intensitas dan tujuan yang mungkin berbeda. Latar belakang munculnya berbagai keinginan untuk melaksanakan Otonomi Daerah dapat dipahami melalui sejarah perjalanan Otonomi Daerah.

2.1.    Desentralisasi Pada Masa Kolonialisasi

Dalam sistem pemerintahan penjajahan, Daerah tidak dapat berbuat lain kecuali melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pusat. Daerah tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan. Pengawasan dilakukan dengan melalui hirarki yang ketat. Untuk dapat menjamin pengawasan dengan effektif, maka “span of control” terbagi atas 5 lapis hirarki mulai dari Gubernur Jenderal sampan Assisten Wedana atau setingkat Camat.

Dengan meningkatnya kegiatan industri, para penjajah di Eropah mulai menyadari bahwa intensitas pengedukan kekayaan alam akan meningkat berlipat ganda dan akan membuatnya terkuras habis. Bila hal ini terjadi, maka kehidupan industri pun akan terancam pula karena kehabisan bahan baku. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa diperlukan suatu manajemen baru di dalam mengelola sumber bahan baku tersebut. Sumberdaya alam akan dapat dieffisienkan dengan cara meningkatkan kemampuan buruh. Buruh yang lebih terampil, lapisan pegawai administrasi yang mampu menulis dan membaca, adanya mandor yang mengerti perintah tulisan dan sebagainya akan meningkatkan produktivitas.

Dibungkus dengan bahasa politis, maka gerakan manajemen baru ini menamakan dirinya sebagai gerakan etis yang dengan keras mengecam apa yang dilakukan penjajah dalam menguras kekayaan alam jajahannya selama ini. Penjajah telah melakukan tindakan yang tidak etis, tidak bermoral. Tindakan yang tidak bermoral tersebut, menurut mereka harus dihentikan dan penjajah harus mengembalikannya dalam bentuk balas budi untuk menebus dosa-dosanya pada masa lalu. Penjajah harus memberikan pendidikan yang cukup di daerah jajahan sehingga orang dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Gerakan etis meluas di Eropah dan pada umumnya menjadi opposan. Di Negeri Belanda gerakan ini menekan pemerintah jajahan Belanda. Belanda pada akhirnya terpaksa mengikuti keinginan gerakan “etische politieke” ini dan membuka pendidikan di Tanah Air kita. Anggaran pendidikan melonjak, anggaran pemeliharaan sarana umum dan transportasi juga meningkat termasuk pembangunan rel-rel kereta api. Sangat menarik misalkan mencatat bahwa dalam peraturan perundangannya sarana transportasi kereta api meletakkan hasil bumi sebagai urutan paling atas, kemudian ternak dan paling bawah adalah manusia. Hal demikian ini masih dapat dilihat dari bentuk stasiun kereta api model lama.

Pada masa gerakan politik etis ini, banyak sekolah didirikan sesuai dengan sasaran untuk mendapatkan tenaga buruh yang lebih terampil. Sejalan dengan itu diperlukan pula guru. Sekolah guru (normaal school) dibangun di beberapa kota dan sebagai hadiah dari Ratu, para siswanya diberi beasiswa. Banyak sekali penduduk yang jalan hidupnya berubah. Malahan banyak di antara mereka dan juga keturunannya di kemudian hari berperan dan menjadi pelaku penting dalam memerdekakan Indonesia dan mengisi kemerdekaan itu. Anggaran pendidikan yang pada tahun 1870 hanya 300 gulden meningkat menjadi 1,409 juta gulden pada tahun 1900. Demikian juga anggaran untuk kesehatan dari 502 gulden menjadi 2,082 juta gulden, suatu peningkatan berlipat ganda dalam rangka melaksanakan politik etis tersebut.

Dipandang dari sudut manajemen, apa yang dilakukan pemerintah jajahan itu sesungguhnya tiada lain merupakan upaya untuk meningkatkan effisiensi perusahaan. Tujuannya jelas untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Dengan adanya buruh yang terampil, maka produksi dapat ditingkatkan. Demikian juga dengan kemampuan tulis baca. Di sisi lain dengan meningkatkan kesejahteraan, maka daya beli akan meningkat. Perdagangan menjadi imbang, barang-barang dari Eropah yang diproduksi dengan masal dapat dipasarkan di negara jajahan. Kapal yang mengangkut bahan baku dari daerah jajahan akan sarat dengan muatan ketika kembali dari Eropah. Tingkat effisiensi transportasi menjadi 2 kali lipat. Jadi sesungguhnya ketulusan hati para pelaku “etische politieke” itu perlu dipertanyakan atau kita dapat mengambil kesimpulan sendiri mengenai hal itu.

Langkah lain dalam rangka meningkatkan effisiensi adalah menyangkut aspek organisasi. Dalam dunia manajemen moderen kita mengenal “reinventing the government”. Pembagian tugas yang tepat akan menghasilkan pelaksanaan yang lebih effektif dan effisien. Pembagian dilakukan dengan pendelegasian. Oleh karena itu maka dipandang perlu untuk mendelegasikan berbagai wewenang.

Wewenang mengenai tugas-tugas yang dianggap sudah pasti, rambu-rambunya sudah jelas dan lengkap serta tidak memerlukan kebijakan, didelegasikan kepada Daerah. Pemerintah jajahan kemudian menerbitkan UU Desentralisasi atau Desentralisatie Wetgeving. Penerbitan undang-undang ini sekaligus untuk memuaskan keinginan para pelaku politik etis.

Selain pelimpahan wewenang atau dekonsentrasi, dikenal juga tugas perbantuan (medebewind). Dalam prakteknya hampir semua kebijakan ditetapkan di tingkat Pusat sedangkan Daerah hanya melaksanakannya saja. Daerah merupakan alat Pusat untuk melanggengkan kekuasaan.

Sekali lagi, dilihat dari sudut manajemen sesungguhnya tindakan desentralisasi yang dilakukan penjajah adalah upaya untuk meningkatkan laba dengan pembenahan organisasi. Pembagian tugas dan pendelegasian wewenang dalam pemerintahan adalah cara untuk meningkatkan effisiensi pada segmen organisasi. Dengan cara ini maka sekaligus kehendak dan tekanan dari kelompok “etische politieke” dapat dijawab.

2.2.    Kurun Waktu 1945 Sampai Dengan 1965

Berkaitan dengan otonomi, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 dikemukakan sebagai berikut:

“Daerah Indonesia dibagi atas daerah besar (Provinsi) dan Provinsi dibagi atas daerah yang lebih kecil. Daerah tersebut bersifat otonomi atau berupa daerah administratif”.

Dari bunyi pasal tersebut dapat dilihat bahwa sejak semula sudah dikandung niat untuk melaksanakan otonomi. Berbeda dengan otonomi yang diselenggarakan sekarang ini, otonomi pada awal kemerdekaan mengandung unsur sentralistik yang kuat seperti diperlihatkan dalam UU No. 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Dalam Undang-undang tersebut dikemukakan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Pusat. Mengenai prinsip-prinsip Otonomi Daerah dicantumkan dalam UU No. 22 tahun 1948 yaitu otonomi riil dan dekonsentrasi wewenang. Selain itu terdapat juga tugas perbantuan (medebewind) yang merupakan wewenang Pusat, akan tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh Daerah.

Pada fase berikutnya terjadi perubahan untuk lebih mempertegas dan meningkatkan kewenangan Daerah. Pada Ketetapan Presiden No. 6 tahun 1959 ditekankan bahwa bukan saja prinsip otonomi riil tetapi juga otonomi seluas-luasnya. Selanjutnya prinsip dasar dekonsentrasi lebih dipertegas.

Ketetapan Presiden ini mengandung nafas konsentrasi di tingkat Daerah, akan tetapi dalam pelaksanaannya mungkin menimbulkan peluang bagi penguasaan Pusat terhadap Daerah. Azas pemerintahan tunggal di Daerah adalah merupakan prinsip penting yang memberi corak kepada pemerintahan di Daerah. Pada kenyataannya kemudian, prinsip ini memberi peluang bagi penguasaan oleh Pusat terhadap Daerah. Berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 ini Kepala Daerah adalah penguasa tunggal di daerah. “Power sharing” antara eksekutif dan legislatif menjadi tidak seimbang.

Ketetapan Presiden No. 6 tahun 1959 ini menjadi lebih kuat ketika kemudian diundangkan sebagai Undang-undang No. 18 tahun 1965. Isinya tidak mengalami perubahan dan sama dengan Ketetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tersebut.

2.3.    Kurun Waktu 1965 Sampai Dengan 1999

Ketika corak pemerintahan berubah yang dimulai pada tahun 1965, maka untuk sementara berbagai peraturan perundangan tetap dipertahankan. Akan tetapi sedikit demi sedikit peraturan perundangan ini kemudian diubah, baik pada peringkat perundangannya sendiri ataupun pada peringkat yang lebih bawah.

Dalam kaitannya dengan pertambangan, perlu dicatat diundangkannya UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang membuka pintu selebar-lebarnya bagi penanaman modal asing. Bagi dunia pertambangan UU ini sangat berpengaruh oleh karena dengan sifat usaha pertambangan yang memerlukan modal yang besar, maka dengan dibukanya pintu PMA ini, maka Indonesia dapat menggali kekayaannya.

Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sangat penting peranannya dalam membentuk corak dan gaya pemerintahan di Indonesia. Selama 25 tahun dijalankan, tanpa terasa peraturan perundangan ini telah mengantarkan kegiatan dekonsentrasi ke arah balik. Azas dekonsentrasi dilaksanakan, tetapi oleh karena Kepala Daerah ditentukan oleh Pusat sebagai “definitif” maka pelaksanaan dekonsentrasi itu seperti berputar balik, diantarkan kembali oleh Kepala Daerah ke Pusat karena ia diangkat dan bertanggung jawab kepada Pusat.

2.4.    Era Otonomi Daerah

Sebagaimana sudah kita ketahui, Undang-undang No. 22 tahun 1999 diundangkan pada 7 Mei 1999 dan mulai diberlakukan bilamana Peraturan Pemerintah yang mengaturnya sudah diterbitkan. Peraturan Pemerintah itu sendiri selambat-lambatnya harus sudah terbit 1 tahun sesudah diundangkannya UU 22 tahun 1999. Bilamana PP ini tidak terbit, maka UU 22/1999 akan diberlakukan selambat-lambatnya 2 tahun sejak diundangkan, atau paling lambat tanggal 7 Mei 2001.

Beruntung sekali semua jadwal itu dapat dilalui dengan mulus dan PP yang dimaksudkan terbit pada saat terakhir yaitu tanggal 6 Mei 2000, sehingga UU 22/1999 dapat diberlakukan kapan saja akan tetapi batas akhirnya adalah 7 Mei 2001. Melihat antusiasme daerah, MPR malahan melalui Tap MPR No. IV tahun 2000 merekomendasikan agar UU tersebut langsung diberlakukan sejak tanggal 1 januari 2001 atau 5 bulan lebih cepat dari batas akhir. Maka dengan demikian UU 22/1999 effektif berlaku sejak 1 januari 2001. Dengan diberlakukannya UU ini maka UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

UU No. 22/1999 terdiri dari 16 Bab dan dilengkapi dengan Penjelasan. Ke 16 bab tersebut terdiri dari 134 pasal. UU ini didokumentasikan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 60 tahun 1999.

Dalam salah satu pertimbangannya UU No. 22 tahun 1999 tersebut mengemukakan sebagai berikut:

“bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran ­serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.”

“bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam Penjelasan UU 22 tahun 1999 dinyatakan prinsip-­prinsip pemberian Otonomi Daerah sebagai berikut :

  1. Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
  2. Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;

3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas;

  1. Harus sesuai dengan konstitusi agar terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
  2. Harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom;
  3. Harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi Badan Legislatif Daerah;
  4. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Provinsi;
  5. Dimungkinkannya asas tugas perbantuan.

Berkenaan dengan kemandirian Daerah Otonom perlu ditambahkan penjelasan yang menyatakan bahwa dalam Daerah Kabupaten/Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain, seperti otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan Daerah otonom. Kawasan pertambangan dalam arti “konsesi” seperti zaman penjajahan dulu, sebenarnya sudah tidak dikenal lagi. Dengan berlakunya UU No. 11 tahun 1967, maka izin pertambangan adalah dalam bentuk “Kuasa Pertambangan” atau KP yang tidak mempunyai wewenang apapun kecuali pengusahaan pertambangan. Dengan demikian semua Peraturan dan Ketentuan Daerah adalah juga mengikat bagi wilayah KP.

UU No. 22 tahun 1999 Pasal 7 menyatakan bahwa kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Adapun yang dimaksud dengan kewenangan bidang lain dijelaskan dalam pasal tersebut, yaitu kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis, dan standarisasi nasional.

Pengelolaan sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya adalah merupakan wewenang Daerah. Daerah juga bertanggung jawab untuk memelihara kelestarian lingkungan (Pasal 10 UU No. 22 tahun 1999). Sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan sumberdaya nasional adalah sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia yang terclapat di Daerah.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sumberdaya mineral dan pengelolaannya atau pertambangan, adalah merupakan wewenang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, maka seluruh wewenang dari kegiatan ini diserahkan kepada Daerah. Namur demikian, seperti ternyata dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, pengelolaan sumberdaya mineral minyak dan gasbumi (migas) seluruhnya berada di tangan Pusat, mengingat sifat strategis migas tersebut. Kewenangan di bidang pertambangan umum diserahkan kepada Daerah.

Dalam kaitan ini perlu pula dikemukakan tentang Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang menegaskan kembali prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam yang harus melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan. Pengelolaan sumberdaya alam harus mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya alam tersebut.

BAB III. DISKUSI DAN PEMBAHASAN; LANDASAN PEMIKIRAN DAN KEBIJAKAN DALAM PENERAPAN OTONOMI DAERAH

Sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya, meskipun dengan intensitas dan tujuan yang berbeda, upaya dan keinginan untuk melaksanakan otonomi daerah sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Dari masa penjajahan kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan dan berlanjut pada masa reformasi, desentralisasi dipandang sebagai solusi bagi permasalahan yang diakibatkan oleh sistem pemerintahan yang sentralistik.

Fenomena tersebut disebabkan karena sistem sentralistik umumnya cenderung bersifat kurang efektif dan efisien, terutama jika dihubungkan dengan manajemen pengorganisasian tugas – tugas pemerintahan di daerah. Efisiensi ini pulalah yang menjadi landasan pemikiran desentralisasi pada masa kolonialisasi Belanda, meskipun tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan laba yang lebih besar dari negeri jajahannya dengan melaksanakan pembenahan organisasi. Pada masa itu, VOC adalah organisasi dagang Belanda yang didukung penuh oleh Pemerintah Belanda.

Pada kurun waktu 1945 sampai dengan 1965, sebagaimana telah termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8, sejak semula sudah dikandung niat untuk melaksanakan otonomi. Namun berbeda dengan otonomi yang diselenggarakan sekarang ini, otonomi pada awal kemerdekaan mengandung unsur sentralistik yang masih kuat. Pemerintah Pusat sebenarnya telah menyadari pentingnya pemberian otonomi riil dan dekonsentrasi wewenang kepada Daerah sebagai usaha efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah. Namun adanya interfensi pertimbangan politis sebagai akibat kekhawatiran timbulnya gejolak separatisme di daerah, dan anggapan bahwa Daerah masih belum siap, menjadi penyebab gagalnya implementasi desentralisasi dan dekonsentrasi.

Dalam kurun waktu 1965 sampai dengan 1999, corak dan gaya pemerintahan telah mulai berubah dan semakin diperkuat sebagaimana ditetapkan melalui Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Selama 25 tahun dijalankan, tanpa terasa peraturan perundangan ini telah mengantarkan kegiatan dekonsentrasi ke arah balik. Azas dekonsentrasi dilaksanakan, tetapi oleh karena Kepala Daerah ditentukan oleh Pusat sebagai “definitif” maka pelaksanaan dekonsentrasi itu seperti berputar balik, diantarkan kembali oleh Kepala Daerah ke Pusat karena ia diangkat dan bertanggung jawab kepada Pusat. Meskipun tidak perlu diragukan bahwa sebenarnya Pemerintah Pusat tahu persis pentingnya segera dilaksanakan desentralisasi dan dekonsentrasi, namun keinginan untuk melanggengkan kekuasaan politik, ekonomi dan hukum demi mempertahankan sebuah rezim menjadikan usaha efisiensi dan efektifitas pemerintahan bukan sebagai prioritas utama. Pemerintah pada waktu itu juga terkesan takut kehilangan kewenangan dan sebagian “porsi” yang selama ini menjadi jatah tetap bagi Birokrasi Pusat.

Memasuki masa reformasi dan runtuhnya rezim orde baru, penyelenggaraan otonomi daerah semakin dipandang perlu sebagai jawaban terhadap tuntutan penerapan prinsip-prinsip demokrasi, peran ­serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta kepedulian terhadap potensi dan keanekaragaman Daerah. Sebagai imbas iklim kebebasan dan keterbukaan serta tantangan persaingan global, penyelenggaraan Otonomi Daerah harus segera dilaksanakan sebagai bentuk antisipasi perubahan, efisiensi dan efektifitas organisasi pemerintahan. Otonomi tersebut berupa pemberian kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi dalam segala bentuk dan tujuannya, meskipun berbeda sesuai masa dan persepsinya, namun pada hakikatnya memiliki kesamaan dalam landasan pemikiran dan penyusunan kebijakan yang diinginkan. Efisiensi dan pembenahan manajemen organisasi merupakan landasan pemikiran utama yang mendasari pentingnya pelaksanaan sebuah ide otonomi. Sedangkan kebijakan yang ditempuh adalah berupa desentralisasi dan dekonsentrasi dari pusat organisasi kepada sub – sub organisasi, dalam hal ini dari Pemerintah Pusat kepada Daerah. Otonomi sebagai hasil dari penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi tersebut adalah jawaban bagi berbagai permasalahan yang dihadapai sebuah sistem organisasi sentralistik. Dalam persepsi penulis terhadap otonomi, beban sub sistem yang ditanggung sistem (Pusat) menjadi berkurang sedangkan peran serta sub sistem (Daerah) menjadi lebih meningkat, sinergi tersebut tentu menjadikan kinerja sebuah organisasi menjadi jauh lebih baik.

BAB IV. KESIMPULAN

Sejak jaman kolonial, pra dan pasca kemerdekaan hingga diberlakukannya Otonomi Daerah pada tanggal 1 Januari 2001, telah muncul berbagai ide desentralisasi sebagai solusi terhadap kelemahan sistem sentralisasi. Meskipun ide – ide  tersebut sebagian berbeda persepsi dan tujuan sesuai dengan kondisi dan dinamika jaman pada masa itu, namun umumnya memiliki kesamaan dalam landasan pemikirannya.

Fenomena tersebut disebabkan karena sistem sentralistik umumnya cenderung bersifat kurang efektif dan efisien, terutama jika dihubungkan dengan manajemen pengorganisasian tugas – tugas pemerintahan di daerah. Efisiensi ini pulalah yang menjadi landasan pemikiran desentralisasi pada masa kolonialisasi Belanda, meskipun tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan laba yang lebih besar dari negeri jajahannya dengan melaksanakan pembenahan organisasi.

Otonomi pada awal kemerdekaan pada kurun waktu 1945 sampai dengan 1965, mengandung unsur sentralistik yang masih kuat. Sedangkan dalam kurun waktu 1965 sampai dengan 1999, selama 25 tahun tanpa terasa pelaksanaan dekonsentrasi itu seperti berputar balik, diantarkan kembali oleh Kepala Daerah ke Pusat karena ia diangkat dan bertanggung jawab kepada Pusat.

Di masa reformasi dan runtuhnya rezim orde baru, penyelenggaraan Otonomi Daerah semakin dipandang perlu sebagai jawaban terhadap tuntutan penerapan prinsip-prinsip demokrasi, peran ­serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta kepedulian terhadap potensi dan keanekaragaman Daerah.

Dalam segala bentuk dan tujuannya, meskipun berbeda sesuai masa dan persepsinya, Otonomi pada hakikatnya memiliki kesamaan dalam landasan pemikiran dan penyusunan kebijakan yang diinginkan. Efisiensi dan pembenahan manajemen organisasi merupakan landasan pemikiran utama yang mendasari pentingnya pelaksanaan sebuah ide otonomi. Sedangkan kebijakan yang ditempuh adalah berupa desentralisasi dan dekonsentrasi dari pusat organisasi kepada sub – sub organisasi, dalam hal ini dari Pemerintah Pusat kepada Daerah. Otonomi sebagai hasil dari penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi tersebut adalah jawaban bagi berbagai permasalahan yang dihadapai sebuah sistem organisasi sentralistik.

Tentang antoniuspatianom

PNS Pemkab. Barito Utara, saat ini tengah menyelesaikan study magister pengembangan kewilayahan pertambangan di Unpad Bandung.
Pos ini dipublikasikan di Ringkasan Tugas, Semester II. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s