KENDALA YANG DIHADAPI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Umum

Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sebagaimana telah direvisi menjadi Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya adalah penyerahan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan utama kebijakan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar dapat lebih cepat, efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas ekonominya. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan tersebut akan diukur dan dibuktikan dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi penduduk dan banyaknya investasi yang masuk ke daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah,  pengelolaan sumberdaya mineral juga telah diserahkan kewenangannya kepada daerah. Oleh sebab itu daerah berkewajiban untuk mempersiapkan diri guna melaksanakan tugas dan wewenang tersebut. Persiapan tersebut akan menghadapi berbagai permasalahan, sumberdaya manusia, peralatan, pembiayaan, dokumentasi dll. Meskipun penyerahan wewenang dari Pusat ke Daerah tersebut juga disertai dengan pemindahan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi, namun karena banyaknya jumlah daerah otonom di Indonesia, sudah dapat dipastikan bahwa sumberdaya manusia yang ada saat ini tidak akan mencukupi semua kebutuhan tersebut.

1.2    Maksud dan Tujuan

Pengelolaan sumberdaya mineral adalah kegiatan yang berkarakteristik padat modal dan teknologi tinggi dalam usaha membuka lapisan bumi guna memperoleh kandungan mineral yang ada didalamnya. Usaha tersebut memiliki resiko kegagalan yang cukup tinggi karena keberadaan mineral yang tidak merata. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan dan teknologi yang tepat agar dapat meminimalisir resiko dan memperbesar peluang keberhasilan.

Selain permasalahan teknis di atas, kegiatan pengelolaan sumberdaya mineral di daerah juga membutuhkan dukungan non teknis berupa kemampuan manajerial. Pada awal otonomi daerah masih belum siap dan baru belajar dalam mengelola sumberdaya alam di daerahnya. Itulah sebabnya banyak terjadi permasalahan di daerah sehubungan dengan prosedur dan pelaksanaan kegiatan pertambangan.

Penulisan paper ini dimaksudkan untuk menginventarisis kendala-kendala tersebut diatas yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, dengan tujuan mendapatkan solusi / pemecahan masalah melalui diskusi dan pembahasan. Permasalahan yang diangkat adalah fenomena umum yang terjadi dalam pengelolaan kegiatan pertambangan di daerah.

BAB II. KENDALA YANG DIHADAPI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MINERAL

Sejak bergulirnya pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah telah dihadapkan pada berbagai permasalahan dibidang pengelolaan sumberdaya mineral. Permasalahan tersebut secara umum disebabkan karena keterbatasan kemampuan sumberdaya aparatur yang dimiliki oleh daerah, yang secara nyata kemudian berkontribusi terhadap munculnya beragam permasalahan di bidang pertambangan. Sebagai contoh, akibat kurang pahamnya aparatur di daerah terhadap landasan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat di bidang pengelolaan sumberdaya mineral, sempat muncul berbagai kebijakan daerah yang ternyata kemudian harus dibatalkan. Kekeliruan ini menjadi kontraproduktif bagi usaha memajukan bidang pertambangan di daerah.

Banyaknya penerbitan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pungutan di daerah didasari oleh obsesi daerah yang sangat tinggi untuk meningkatkan pendapatannya. Penafsiran dan pemahaman tentang otonomi menempatkan suatu daerah otonom sebagai penentu utama berbagai kebijakan yang bisa diberlakukan di daerah. Kasus kesemua Perda bermasalah tersebut akhirnya diputuskan Departemen Dalam Negeri untuk dibatalkan. Landasan pembatalannya adalah Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah, yang menyatakan bahwa Perda yang bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum dapat dibatalkan.

Penetapan kebijakan yang keliru disebabkan karena Pemerintah Daerah belum berpengalaman dalam mengelola sumberdaya mineral. Selain itu juga karena minimnya penguasaan teknis di bidang pertambangan, baik pada tahapan penyelidikan awal, eksplorasi dan eksploitasi maupun hingga pada kegiatan hilirnya. Demikian halnya menyangkut aturan tentang permodalan dan investasi yang juga harus dipahami oleh daerah. Kesemua hal tersebut bermuara menjadi kendala dalam pemanfaatan sumberdaya mineral secara efektif dan berdaya guna bagi daerah.

BAB III. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Menyikapi beragam kendala seperti diuraikan pada Bab sebelumnya, Pemerintah Daerah sudah saatnya segera bertindak agar peluang pemanfaatan sumberdaya mineral bagi kemajuan daerah dapat segera terlaksana. Kegiatan pertambangan dapat dikatakan sebagai lokomotif bagi kemajuan pembangunan di daerah. Melalui industri ini, daerah dapat tumbuh pesat dan mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena besarnya potensi kemakmuran dari sumberdaya alam tersebut, Pemerintah Daerah yang memilikinya tidak bisa mengabaikan begitu saja kondisi pengelolaan di bidang pertambangan.

Mengingat fungsi utama Pemerintah Daerah dalam bidang pertambangan adalah memberikan perijinan, pembinaan dan pengawasan, maka penting bagi aparatur perangkat daerah dibidang terkait untuk memiliki berbagai pengetahuan dan keahlian mengenai pertambangan. Dengan adanya aparatur yang berkompeten, maka peran pemerintah akan menjadi dukungan yang positif bagi kegiatan pertambangan. Tujuan pemanfaatan sumberdaya mineral akan lebih terkendali dan sesuai dengan pokok – pokok kebijakan yang telah ditetapkan.

Upaya tersebut diatas dapat diwujudkan melalui program peningkatan kemampuan profesionalisme aparatur di bidang pengelolaan sumberdaya mineral. Program tersebut dapat berupa Bimbingan Teknis, Diklat, magang bahkan mengirim aparatur untuk menjalankan tugas belajar pada disiplin ilmu pengelolaan pertambangan dan sumberdaya mineral.

BAB IV. KESIMPULAN

Tujuan utama kebijakan Otonomi Daerah antara lain adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar dapat lebih cepat, efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas ekonominya. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan tersebut bisa diukur dan dibuktikan dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi penduduk dan banyaknya investasi yang masuk ke daerah.

Dibidang pengelolaan sumberdaya mineral, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dapat digeneralisasikan disebabkan karena faktor keterbatasan kemampuan sumberdaya aparatur yang dimiliki oleh daerah. Belum adanya pemahaman yang menyeluruh oleh aparatur di daerah terhadap landasan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat di bidang pengelolaan mineral, menyebabkan daerah bertindak keliru dan kontraproduktif dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada. Pada akhirnya keliruan tersebut menimbulkan kerugian yang besar bagi daerah.

Selain kemampuan teknis aparatur, kegiatan pengelolaan sumberdaya mineral di daerah juga membutuhkan kemampuan manajerial pemimpin di daerah. Ketidaksiapan berbagai kemampuan sumberdaya manusia tersebut diatas dapat diatasi melalui berbagai program peningkatan kemampuan profesionalisme aparatur di bidang pengelolaan sumberdaya mineral. Program tersebut dapat berupa Bimbingan Teknis, Diklat, magang, bahkan dengan mengirimkan sebanyak – banyaknya aparatur untuk menjalankan tugas belajar pada disiplin ilmu pengelolaan pertambangan dan sumberdaya mineral. Dengan meningkatkan kompetensi aparatur di bidang pertambangan, Pemerintah Daerah  akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola sumberdaya alam di daerah demi sebesar – besar kemakmuran rakyat, khususnya yang ada di daerah.

Tentang antoniuspatianom

PNS Pemkab. Barito Utara, saat ini tengah menyelesaikan study magister pengembangan kewilayahan pertambangan di Unpad Bandung.
Pos ini dipublikasikan di Ringkasan Tugas, Semester II. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s