DAMPAK PERUBAHAN POLITIK TERHADAP POKOK – POKOK KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MINERAL DI INDONESIA

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.   Umum

Sumberdaya mineral memiliki fungsi yang sangat vital bagi kehidupan umat manusia. Sumberdaya mineral menopang banyak kebutuhan hidup manusia, tanpa keberadaannya maka manusia akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Demikian pula di Indonesia, permasalahan pengelolaan sumberdaya mineral bahkan telah diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945.

Sejarah pengembangan sumberdaya mineral di Indonesia tak terlepas dari beberapa kelompok peraturan perundangan yang mengatur pengembangan sumberdaya mineral tersebut. Yang pertama adalah peraturan yang dipakai oleh Pemerintah jajahan, yaitu sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Yang kedua adalah peraturan peralihan pada babak pertama kemerdekaan Indonesia sampai tahun 1965, kemudian kelompok peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1965, dan yang terakhir adalah Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang beberapa pasalnya telah digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi. Peraturan lainnya adalah Rancangan undang – undang Mineral dan Batubara yang hingga saat ini masih dalam proses pembahasan.

1.2.   Maksud dan Tujuan

Peraturan perundangan sumberdaya mineral lazimnya sangat dipengaruhi oleh sikap politik Pemerintah terhadap sumberdaya mineral tersebut. Setiap kelompok peraturan perundangan tersebut diatas mempunyai ciri tertentu sebagai bagian dari zamannya. Demikian halnya di Indonesia, kebijakan dalam pengembangan sumberdaya mineral tak dapat dilepaskan dari pertimbangan politik pihak yang berkuasa saat kebijakan tersebut diterbitkan. Munculnya pertimbangan politik, selain disebabkan karena adanya intrik kepentingan penguasa, juga dapat dihubungkan dengan permasalahan geopolitik dunia.

Pembahasan mengenai dampak perubahan politik terhadap pengembangan sumberdaya mineral di Indonesia dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan antara kebijakan – kebijakan yang diambil dengan sikap politik Pemerintah pada saat itu. Melalui pemahaman tersebut, mungkin dapat tersingkap makna tersembunyi yang terkandung dalam setiap kebijakan yang diambil Pemerintah dalam pengembangan sumberdaya mineral.

BAB II. POKOK – POKOK KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MINERAL DI INDONESIA

2.1.   Masa Pra Kemerdekaan

Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda dalam pengelolaan sumberdaya mineral tertuang dalam Indische Mijnwet atau IMW yang mulai diberlakukan pada tahun 1899. IMW menyatakan dengan tegas bahwa segala kekayaan yang ada di dalam bumi adalah milik negara. Pemilik tanah tidak berhak atas mineral yang terkandung di dalam tanahnya. Kebijakan tersebut sangat berbeda dengan peraturan perundangan Anglo-American mengenai mineral, yang memberikan hak bagi pemilik tanah untuk otomatis memiliki mineral yang terkandung di dalam tanahnya.

Pada era penjajahan, usaha pertambangan hanya dilakukan oleh Pemerintah jajahan saat itu. Jika Pemerintah meminta bantuan dari pihak lain, ditentukan beberapa persyaratan, di antaranya yang sangat mencolok adalah di bidang migas yang hanya memberikan konsesi kepada orang Belanda atau perusahaan yang didirikan di Belanda. Sikap diskriminatif ini kemudian mendapat balasan dari Pemerintah Amerika Serikat, yang pada tahun 1922 mengeluarkan peraturan bernada anti diskriminasi (General Leasing Act). Perusahaan Belanda yang beroperasi di Amerika Serikat pada waktu itu terkena dampaknya, sehingga Pemerintah Jajahan di Hindia Belanda mengendorkan peraturan mengenai persyaratan untuk memperoleh izin pertambangan. Dengan perubahan ini, perusahaan pertambangan Amerika Serikat dapat beroperasi di Hindia Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda memberikan hak penambangan dalam bentuk konsesi yang mempunyai keleluasaan luas dalam mengelola daerah konsesinya. Bahkan, pada prakteknya di lapangan, pemegang konsesi seolah-olah bertindak sebagai pemilik wilayah pertambangan tersebut. Pemerintah memperoleh royalti sebagai imbalan.

Peraturan pelaksanaan IMW terbit pada tahun 1906, yaitu Mijn Ordonnantie. IMW kemudian mengalami amandemen pada tahun 1910, dengan disisipkannya satu pasal yang disebut Pasal 5a, yang memungkinkan Pemerintah melakukan sendiri penyelidikan dan eksploitasi sumberdaya mineral. Jika Pemerintah tidak ingin melaksanakan sendiri, terbuka kemungkinan untuk mengadakan perjanjian atau kontrak dengan pihak lain. Pasal yang memungkinkan adanya kontrak dengan pihak ketiga ini disebut jugs Kontrak 5a. Di kemudian hari, pasal ini akan berpengaruh cukup penting dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya mineral Indonesia sebagai upaya penanaman modal asing di bidang pertambangan.

IMW mengalami amandemen berikutnya pada tahun 1918, khusus tentang pembebasan tahap eksplorasi pada kontrak 5a dari kewajiban pengesahan melalui undang-undang. Peraturan selanjutnya untuk mengawasi pelaksanaan pertambangan di lapangan, secara teknis diatur dalam Mijn Politie Reglement atau MPR yang terbit pada tahun 1930.

Pada masa pendudukan Jepang, tidak ada peraturan perundangan yang dikeluarkan. Hal tersebut dapat dipahami karena masa pendudukan Jepang yang relatif singkat dan dalam suasana perang. Pada masa ini lembaga penyelidikan geologi dan pertambangan masih melaksanakan berbagai aktivitasnya, meski dalam kondisi serba keterbatasan.

2.2.   Masa Peralihan

Kebijakan pengelolaan sumberdaya mineral pada masa ini banyak dilatarbelakangi oleh peraturan yang berlaku pada masa pra kemerdekaan. Kontrak  –  kontrak di bidang pertambangan pada umumnya masih akan berlangsung puluhan tahun. Konsesi yang diberikan oleh Belanda memiliki jangka waktu 75 tahun dan menyangkut pemilik modal dari berbagai negara. Kontrak tersebut secara hukum mempunyai implikasi internasional yang luas, karena pertambangan minyak bumi banyak dimiliki oleh perusahaan gabungan dari beberapa negara.

Sejalan dengan situasi tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tertanggal 1 November 1945 yang menyatakan bahwa semua milik perusahaan yang ditinggalkan akan dikembalikan kepada pemiliknya sesudah keadaan mengizinkan. Di lain pihak, Undang – Undang Dasar 1945 mengenal pula Peraturan Peralihan yang menyatakan bahwa sebelum ada undang-undang yang baru, maka peraturan perundangan yang lama tetap berlaku. Dengan demikian, konsesi yang mengikuti IMW, khususnya Pasal 5a, atau kontrak 5a, dengan sendirinya masih terus berlaku

Adanya tekad untuk memiliki dan memanfaatkan kekayaan alam yang dikandung Ibu Pertiwi bagi kemakmuran rakyat telah mencetuskan suatu mosi di Parlemen yang dikenal sebagai Usul Mosi Mr. Teuku Moh. Hasan. Usul mosi yang dikemukakan pada tanggal 2 Agustus 1951 ini kemudian menjadi pendobrak untuk penyusunan undang-undang mengenai pertambangan.

Pada tahun 1952, sebuah konsep berhasil disiapkan, namun belum berhasil disahkan sebagai undang – undang. Karena keadaan yang berlarut – larut ini, Pemerintah kemudian mempersiapkan rancangan Undang – Undang tentang Pembatalan Hak – Hak Pertambangan. Setelah disahkan, peraturan perundangan itu kemudian dinamakan Undang – ­Undang No. 10/1959 tentang Pembatalan Hak – Hak Pertambangan. Peraturan pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.25/1959. Dengan adanya ketentuan dalam peraturan perundangan ini, menjadi jelaslah posisi usaha pertambangan di Indonesia.

Undang-Undang mengenai minyak dan gas bumi disahkan pada tahun 1960 dan mengenai mineral lainnya disahkan pada tahun 1967. Bagi mineral di luar minyak dan gas bumi telah dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu Prp No. 37/1960, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pertambangan tahun 1960. Akan tetapi, pertambangan mineral ini gagal dikembangkan karena tidak menarik bagi investor asing, karena dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa perusahaan bahan tambang vital tertutup bagi modal asing.

Pengembangan pertambangan memerlukan teknologi, keahlian, dan modal yang cukup besar, sehingga sulit bagi bangsa Indonesia yang baru merdeka untuk mengembangkan sumberdaya mineral dengan kemampuan sendiri. Di lain pihak, Undang-Undang mengenai Penanaman Modal Asing yang diberlakukan pada tahun 1958 tidak memperkenankan penanaman modal asing di sektor pertambangan. Akan tetapi, dengan perubahan politik yang terjadi di Indonesia, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, melalui Ketetapan No. XXIII/1966 menetapkan membuka kemungkinan pemanfaatan modal, teknologi, dan keterampilan asing sebagai upaya pengembangan sumberdaya potensial ini menjadi kenyataan. Dengan demikian, sumberdaya mineral merupakan salah satu sasaran ketetapan ini. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1/ 1967 mengenai Penanaman Modal Asing sebagai tindak lanjut ketetapan tersebut, dunia pertambangan mendapat momentum untuk memanfaatkan sumberdaya teknologi, keahlian dan modal yang sangat diperlukan, yang tidak tersedia di dalam negeri.

2.3.   Kebijakan Saat Ini

Landasan utama dan yang merupakan sumber dari semua peraturan perundangan dalam kebijakan pengelolaan mineral di Indonesia, secara jelas tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945. Secara garis besar pasal ini mengatur bahwa segala kekayaan yang dikandung Bumi Pertiwi harus dikuasai negara, dimanfaatkan dan pemanfaatannya harus untuk kemakmuran rakyat. Peraturan perundangan yang disusun sebagai pelaksanaan pasal tersebut antara lain, Undang-Undang No. 11/1967 dan Undang-Undang No. 44/1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Dalam perkembangan selanjutnya, UU No. 11 Tahun 1967 tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan situasi sekarang dan tantangan masa depan antara lain karena muatannya masih bersifat sentralistik. Karenanya, pada tanggal 20 Mei 2005, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta menugaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas RUU tersebut. Pada Rapat paripurna DPR RI tanggal 21 Juni 2005, DPR sepakat menetapkan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Ternyata penyusunan RUU tersebut tidaklah mudah. Banyaknya kepentingan yang harus dipertimbangkan, membuat pembahasan RUU Minerba mundur dari target waktu yang telah ditentukan.

Khusus tentang Minyak dan Gas bumi diatur kembali dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tetapi sama halnya dengan rancangan UU Minerba, bahkan meski telah disahkan, kebijakan yang tertuang dalam UU tersebut mendapat banyak penolakan dari komunitas dan pelaku pertambangan. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal dalam Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

BAB III. DISKUSI DAN PEMBAHASAN, DAMPAK PERUBAHAN POLITIK DALAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MINERAL DI INDONESIA

Dari ulasan pokok – pokok kebijakan pada Bab II, terlihat adanya kaitan antara satu peraturan perundangan dengan perundangan lainnya dalam pengelolaan sumberdaya mineral. Peraturan yang telah ada lebih dulu memiliki pengaruh pada peraturan masa kini. Bahkan peraturan yang terbit pada masa penjajahan Belanda, sebagian masih kita wariskan dalam beberapa kebijakan sumberdaya mineral saat ini. Sejauh menyangkut hal – hal teknis yang memang sudah dirumuskan dengan baik, pengaruh tersebut bisa dianggap berdampak positif. Namun jika ternyata merugikan bagi kepentingan bangsa secara keseluruhan, ada baiknya jika ditinjau kembali dalam penerbitan peraturan selanjutnya. Demikian pula jika pengaruh tersebut berasal dari permasalahan yang lebih bersifat politis.

Perubahan politik ternyata memang membawa dampak penting bagi perkembangan sumberdaya mineral, karena juga mengubah sikap Pemerintah terhadap pengelolaan sumberdaya mineral. Karena itu, tidak mengherankan bila Sigit (1992) dalam Pengantar Pertambangan Indonesia mengutip Kelley (1963) dengan mengatakan bahwa prakarsa Pemerintah sangat menentukan bagi pemanfaatan sumberdaya mineral secara maksimal.

Sikap Pemerintah yang dipengaruhi oleh perubahan politik juga dapat ditelusuri pada saat penerbitan UU No. 22/2001 tentang Migas. Pembahasan pada sidang DPR RI seringkali terbentur kepentingan antar fraksi, yang terkadang tidak mewakili kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan.  Hal ini tercermin pada pasal – pasal yang akhirnya digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Undang – undang tersebut telah terbukti gagal meningkatkan nilai setinggi – tingginya dari Minyak, Gas Bumi, LNG, LPG, Condensate dan produk lainnya sebagai akibat penyerahan hak untuk menjual hasil – hasil tersebut ke pihak swasta. Undang – undang ini juga mengaburkan status aset – aset Negara yang terkait dengan investasi Production Sharing Contract (PSC). UU No.22/2001 tak mampu menarik investor migas dengan diberlakukannya perpajakan baru pada Pasal 31, yang menutup berlakunya perpajakan “Lex Specialis”. UU ini bahkan gagal meliberalisasi sektor Hilir baik oleh karena faktor – faktor ekonomi  maupun oleh tidak adanya kebijakan energi nasional yang komprehensip.

UU Migas ini juga tidak memberikan keuntungan baik bagi pelaku industri migas maupun kepada APBN. Sebaliknya undang – undang ini telah menghancurkan Kebijakan LNG Tunggal Indonesia yang sangat sukses  serta telah melahirkan  organisasi yang sangat birokratis dan penuh komplikasi dalam BP Migas. Jadi pada hakekatnya terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan UU Migas, yang mungkin disebabkan antara lain sikap politis penyusun kebijakan saat itu. Hal demikian mungkin terjadi pula dalam proses penyusunan RUU Minerba, sehingga pembahasannya menjadi ajang tawar – menawar kompromis kepentingan politik.

BAB IV. KESIMPULAN

Sejarah pengembangan sumberdaya mineral di Indonesia tak terlepas dari beberapa kelompok peraturan perundangan yang mengatur pengembangan sumberdaya mineral tersebut. Diawali peraturan yang dipakai oleh Pemerintah jajahan sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dilanjutkan Peraturan Peralihan pada babak pertama kemerdekaan Indonesia sampai tahun 1965, kemudian kelompok peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1965, dan yang terakhir adalah Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang beberapa pasalnya telah digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta Rancangan undang – undang Mineral dan Batubara yang hingga saat ini masih dalam proses pembahasan.

Peraturan perundangan sumberdaya mineral lazimnya sangat dipengaruhi oleh sikap politik Pemerintah terhadap sumberdaya mineral tersebut. Demikian halnya di Indonesia, kebijakan dalam pengembangan sumberdaya mineral tak dapat dilepaskan dari pertimbangan politik pihak yang berkuasa saat kebijakan tersebut diterbitkan. Munculnya pertimbangan politik, selain disebabkan karena adanya intrik kepentingan penguasa, juga dapat dihubungkan dengan permasalahan geopolitik dunia.

Perubahan politik ternyata memang membawa dampak penting bagi perkembangan sumberdaya mineral, karena juga mengubah sikap Pemerintah terhadap pengelolaan sumberdaya mineral. Prakarsa Pemerintah sangat menentukan bagi pemanfaatan sumberdaya mineral secara maksimal. Untuk itu perlu selalu diingat bahwa landasan utama dan yang merupakan sumber dari semua peraturan perundangan dalam kebijakan pengelolaan mineral di Indonesia, secara jelas tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945.

Sikap Pemerintah yang dipengaruhi oleh perubahan politik juga dapat ditelusuri pada saat penerbitan undang – undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pembahasan yang terjadi pada sidang DPR RI seringkali terbentur pada kepentingan antar fraksi, yang terkadang tidak mewakili kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan.  Hal ini tercermin antara lain pada pasal – pasal yang akhirnya digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Tentang antoniuspatianom

PNS Pemkab. Barito Utara, saat ini tengah menyelesaikan study magister pengembangan kewilayahan pertambangan di Unpad Bandung.
Pos ini dipublikasikan di Ringkasan Tugas, Semester I. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s