PENGARUH OTONOMI DAERAH TERHADAP MINAT INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.      Umum

Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sebagaimana telah direvisi menjadi Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya adalah penyerahan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan utama kebijakan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar dapat lebih cepat, efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas ekonominya. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan tersebut akan diukur dan dibuktikan dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi penduduk dan banyaknya investasi yang masuk ke daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah berarti komitmen Indonesia terhadap perjanjian perdagangan bebas internasional juga mengikat Daerah Otonom baik dari segi kebijakan yang dibuat maupun dalam praktiknya terhadap dunia usaha. Setiap pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan dan dunia usaha harus tetap mengacu dan mempertimbangkan kepentingan nasional, khususnya komitmen Indonesia terhadap kerangka kesepakatan perdagangan multilateral.

1.2    Maksud dan Tujuan

Dalam pelaksanaannya otonomi daerah telah banyak menimbulkan ekses negatif, terutama dalam hal masuknya investasi ke daerah. Kecenderungan orientasi Pemerintah Daerah untuk memperoleh keuntungan jangka pendek dan sikap yang melihat investor sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, menyulitkan berkembangnya iklim investasi di daerah. Pada berbagai daerah ada kecenderungan untuk meningkatkan pungutan secara berlebihan. Kebijakan tersebut sangat berpengaruh terhadap minat investasi terutama pada bidang pertambangan yang memiliki rasio resiko tinggi. Permasalahan inilah yang dimaksudkan sebagai bahan diskusi dan pembahasan dalam tulisan ini, dengan tujuan untuk menelusuri aspek – aspek dalam otonomi daerah yang menjadi penyebab munculnya fenomena tersebut.

BAB II. PERATURAN DAERAH CENDERUNG MENGHAMBAT INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN

Sejak bergulirnya pelaksanaan Otonomi Daerah, telah banyak diterbitkan beragam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pungutan di daerah. Hal tersebut didasari oleh obsesi daerah yang sangat tinggi untuk meningkatkan pendapatannya. Penafsiran dan pemahaman tentang otonomi menempatkan suatu daerah otonom sebagai penentu utama berbagai kebijakan yang bisa diberlakukan di daerah. Depertemen Energi dan Sumber Daya mineral telah beberapa kali meneliti Peraturan Daerah yang dianggap mengganggu investasi. Ada beberapa peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan kebijakan di bidang pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. Beberapa peraturan daerah tersebut diantaranya antara lain; pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai No. 2 Tahun 2000 yang mewajibkan perusahaan pertambangan memberikan 5 persen hasilnya kepada Pemda. Kedua, Perda Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2000 yang menetapkan sumbangan sebesar Rp 2.500 untuk setiap ton hasil tambang batubara yang dibawa ke luar daerah pertambangan.  Ketiga, Perda Kabupaten Barito Utara No. 2 Tahun 2000 yang menetapkan sumbangan pembangunan daerah bagi bahan galian batubara sebesar Rp 250. Keempat, Perda Kabupaten Samarinda No. 20 Tahun 2000 Ayat 1 dan 2. Perda itu menetapkan pungutan perizinan eksplorasi Rp 10 ribu per hektare dan pungutan perizinan eksploitasi sebesar Rp 50 ribu per ton. Kemudian, pungutan pengangkutan batubara yang melintasi sungai dalam wilayah kota Samarinda sebesar Rp 1.000 per ton. Terakhir, Perda Kabupaten Bangka No. 21 Tahun 2001 yang menetapkan obyek pajak kegiatan pertambangan umum dan mineral ikutannya. Kasus kesemua Perda bermasalah tersebut akhirnya diputuskan Departemen Dalam Negeri untuk dibatalkan. Landasan pembatalannya adalah Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah, yang menyatakan bahwa Perda yang bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum dapat dibatalkan. Selain bermasalah secara hukum, Peraturan Daerah tersebut juga menjadi disinsentif atau bersifat menghambat minat investor untuk menanamkan modalnya ke daerah. Khususnya bagi investor sektor pertambangan, karena sektor ini membutuhkan modal yang tidak sedikit, keahlian dan teknologi tinggi dengan rasio atau faktor resiko kegagalan yang juga tinggi.

BAB III. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana disampaikan pada bab sebelumnya, semangat otonomi ternyata telah membuat Daerah – Daerah Otonom memiliki obsesi yang sangat tinggi untuk bisa meningkatkan pendapatannya. Semangat tersebut berlanjut pada penerbitan berbagai Peraturan Daerah yang sejak semula memang dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terutama dari sektor pertambangan.  Namun dengan terbitnya Peraturan Daerah tersebut, bukannya peningkatan PAD yang diperoleh, melainkan sepinya minat investor untuk datang ke daerah. Fenomena tersebut disebabkan karena peraturan daerah umumnya cenderung bersifat membebani, yaitu berupa pungutan – pungutan tambahan yang diberlakukan terhadap investor. Investor bidang pertambangan pada akhirnya malah menjadi kurang berminat untuk menanamkan modalnya di daerah, karena selain sudah menanggung beban resiko usaha yang sangat besar, masih ditambah lagi dengan berbagai jenis pengeluaran tambahan yang harus diserahkan ke Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah seharusnya bisa lebih jeli dalam menangkap peluang otonomi daerah dikaitkan dengan kesempatan untuk mengundang investor agar berinvestasi di daerahnya. Masuknya penanam modal di daerah terutama dalam sektor pertambangan sudah merupakan satu keuntungan bagi daerah tersebut. Hal ini mengingat bahwa pengelolaan sektor pertambangan membutuhkan modal yang tidak sedikit, keahlian dan teknologi tinggi, dimana kesemuanya belum dimiliki oleh rata – rata Daerah Otonom di Indonesia. Dalam era Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diperbolehkan untuk meningkatkan PAD dengan cara menarik sebanyak – banyaknya modal investor masuk ke daerah. Dengan banyaknya modal yang berputar di daerah, maka secara langsung maupun tidak langsung tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian di daerah. Jika hal ini telah disadari, ada kemungkinan muncul persaingan dalam menarik investasi antar Provinsi bahkan juga juga antar Kabupaten atau Kota. Pada kondisi tersebut hanya daerah yang dapat menciptakan iklim investasi lebih baik, terutama dibidang pelayanan, yang akan menjadi pilihan utama investor. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan daerah untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung. Misalnya membentuk peta investasi daerah dan profil – profil proyek investasi. Selain itu daerah juga dapat menyediakan insentif berupa penghapusan atau pengurangan pungutan, sekaligus memberikan pelayanan satu atap bagi perizinan yang menjadi kewenangan daerah. Daerah harus mempercepat pembangunan dan penyediaan infrastruktur untuk menunjang kegiatan investasi. Selain itu daerah juga harus mengembangkan sumber daya manusia, baik aparat pemerintah maupun pelaku bisnis di daerah. Kesemuanya tersebut dapat diwujudkan melalui pemerintahan yang bersifat good governance

.

BAB IV. KESIMPULAN

Tujuan utama kebijakan Otonomi Daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar dapat lebih cepat, efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas ekonominya. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan tersebut akan diukur dan dibuktikan dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi penduduk dan banyaknya investasi masuk ke daerah. Kecenderungan orientasi Pemerintah Daerah untuk memperoleh keuntungan jangka pendek dan sikap yang melihat investor sebagai sumber penghasilan daerah, menyulitkan berkembangnya iklim investasi di daerah. Banyak daerah berusaha untuk meningkatkan pungutan secara berlebihan. Kebijakan tersebut sangat berpengaruh terhadap minat investasi terutama pada bidang pertambangan yang memiliki rasio resiko tinggi. Banyak langkah yang dapat dilakukan daerah untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung, misalnya dengan membentuk peta investasi daerah dan profil – profil proyek investasi. Selain itu daerah juga dapat menyediakan insentif berupa penghapusan atau pengurangan pungutan, sekaligus memberikan pelayanan satu atap bagi perizinan yang menjadi kewenangan daerah. Daerah harus mempercepat pembangunan dan penyediaan infrastruktur untuk menunjang kegiatan investasi. Selain itu daerah juga harus mengembangkan sumber daya manusia, baik aparat pemerintah maupun pelaku bisnis di daerah.

Tentang antoniuspatianom

PNS Pemkab. Barito Utara, saat ini tengah menyelesaikan study magister pengembangan kewilayahan pertambangan di Unpad Bandung.
Pos ini dipublikasikan di Ringkasan Tugas, Semester I. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s