PENGELOLAAN IURAN PERTAMBANGAN DAN PAJAK BAHAN GALIAN C DALAM OTONOMI DAERAH

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Umum

Undang-undang No. 18 tahun 1997 mengatur bahwa retribusi bahan galian golongan c dan air bawah tanah ditetapkan sebagai pajak. Dalam pertimbangan undang-undang tersebut dikemukakan bahwa retribusi yang selama ini ditarik dari bahan galian golongan c dan air bawah tanah pada hakekatnya merupakan pajak. Undang-undang No. 18/1997 dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1997 yang mengatur lebih lanjut masing-­masing mengenai pajak dan retribusi tersebut.

Dengan diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, maka UU No. 18 tahun 1997 diubah melalui UU No. 34 tahun 2000. Sepanjang menyangkut sumberdaya mineral, perubahan ini tidak terlalu signifikan. Perubahan kecil terdapat dalam pengenaan terhadap objek pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang dipersempit menjadi Pengambilan Bahan Galian Golongan C saja. Pengolahan bahan galian Golongan C adalah merupakan suatu proses yang digolongkan sebagai kegiatan industri yang perlakuan perpajakannya berbeda dengan sumberdaya alam. Perubahan lainnya adalah kewenangan pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang berpindah dari Daerah Tingkat II ke Provinsi. Perubahan ini selain menyesuaikan terminologi pemerintahan seperti diatur dalam UU No. 22 tahun 1999, juga mewadahi pertimbangan teknis bahwa cekungan air bawah tanah pada umumnya berdimensi lateral lintas batas administratif. Demikian juga halnya dengan air permukaan, seperti sungai yang melintasi batas-batas administrasi.

1.2    Maksud dan Tujuan

Selain mengatur kewenangan dalam pemungutan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan Pemerintah, Undang-Undang No.34 tahun 2000 ini juga memberikan wewenang bagi Daerah untuk menggali sumber pendanaan pajak dan retribusi lain yang belum ditetapkan dengan UU tersebut dengan mengikuti kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya wewenang diberikan pula kepada Gubernur untuk melakukan realokasi hasil penerimaan pajak dalam lingkup wilayah kewenangannya.

Sebagai bagian dari tugas kuliah, penulisan paper ini dimaksudkan untuk membahas kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Daerah dalam hal pajak dan retribusi. Pembahasan topik tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mungkin ditemui dalam implementasi kewenangan tersebut di daerah.

BAB II. IURAN PERTAMBANGAN DAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pajak Daerah atau selanjutnya disebut pajak menurut Undang-Undang No.34 tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pendapatan yang diperoleh dari pungutan pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi daerah atau selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selanjutnya berkenaan dengan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan serta Bahan Galian Golongan C, UU No. 34 tahun 2000, mengemukakan sebagai berikut:

“Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan rumah tangga dan pertanian rakyat.”

“Air Bawah Tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.”

“Tarif pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dikenakan atas nilai perolehan air yang diambil dan dimanfaatkan, antara lain berdasarkan jenis, volume, kualitas dan lokasi sumber air.”

“Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”.

“Tarif pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dikenakan atas nilai jual hasil Pengambilan Bahan Galian Golongan C”.

Perlu dikemukakan bahwa berkenaan dengan pungutan retribusi di Daerah terdapat ketentuan mengenai kewenangan Pemerintah (Pusat) dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai jenis pungutan retribusi yang diterbitkan oleh Daerah. Pasal 25 A UU No. 34 tahun 2000 menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan retribusi harus disampaikan kepada Pemerintah, paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. Dalam hal Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang‑undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Perda tersebut.

Menurut penjelasan undang-undang tersebut di atas, pungutan atas bahan galian golongan c dan air bawah tanah lebih tepat untuk digolongkan sebagai pajak dibandingkan dengan retribusi. Namun demikian, secara filosofis penggolongan ini perlu disikapi dalam konteks yang lebih luas mengingat sumberdaya alam mineral dan air bawah tanah berada dalam penguasaan Negara sebagaimana tertera pada Pasal 33 UUD 1945. Berdasarkan filosofi termaksud pada masa lalu pungutan bahan galian golongan c dan air bawah tanah ini dimasukkan sebagai retribusi karena yang dikenakan pungutan adalah perizinannya yang sifatnya khusus diterimakan kepada orang seorang atau badan.

Perizinan yang diberikan Negara adalah perizinan pengusahaan. Mineralnya sendiri tetap berada dalam penguasaan Negara atau dengan kata lain, tidak berpindah tangan. Bandingkan misalkan dengan udara. Di negara lain yang mengendalikan pencemaran udara dengan ketat, maka diberlakukan pajak terhadap pengotoran udara seperti antara lain carbon tax atau pajak CO2. Udaranya sendiri tidak dikenai pajak. Melalui mekanisme pajak pengotoran udara, maka pengendalian dan pemeliharaan kebersihan udara dapat dilakukan oleh Pemerintah.

Berdasarkan pemahaman seperti dikemukakan di atas, maka bahan galian yang masih berada di dalam perut bumi tidak dapat dijadikan transaksi dagang, penjaminan pinjaman ataupun dijual langsung tanpa pengusahaan. Demikian juga pemindahan tangan hak pengusahaan pertambangan hanya dapat dilakukan atas izin Pemerintah.

Pemahaman ini diperlukan juga dalam rangka melaksanakan tugas-tugas baru yang dilimpahkan kepada Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999, Undang-undang No. 25 tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2001 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral antara lain No. 1452 tahun 2000 dan No. 1453 tahun 2000. Semua peraturan perundangan ini pada dasarnya melimpahkan wewenang pengelolaan mineral kepada Daerah dan tidak terbatas pada bahan galian golongan c saja. Oleh karena itu pengetahuan tentang iuran pertambangan sangat diperlukan, untuk menjadi bahan dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Daerah.

Pengaturan yang paling baru mengenai iuran eksplorasi/eksploitasi, tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2000 sebagai pengganti PP No. 58 tahun 1998. Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, maka penetapan tarif berdasarkan peraturan ini menjadi lebih kompleks. Pada umumnya terjadi kenaikan tarif yang cukup tinggi sebagai akibat pemberlakukan peraturan perundangan yang baru ini yang kemudian dikeluhkan oleh sementara kalangan pengusaha pertambangan.

BAB III. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Peraturan perundangan yang menyangkut iuran pertambangan atau royalti dan pajak bahan galian golongan c memerlukan penyesuaian dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Penyerahan wewenang pengelolaan mineral kepada Daerah bukan hanya terbatas pada bahan galian golongan c saja, akan tetapi juga menyangkut seluruh bahan galian. Semua izin pertambangan dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) sejak 1 Januari 2001 telah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah, baik yang sedang berjalan atau yang baru.

Dengan diserahkannya segala urusan pengelolaan bahan galian tersebut, maka perlu disusun peraturan-peraturan daerah agar di satu sisi pembinaan industri pertambangan berjalan dengan baik dan di lain sisi peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah juga dapat dimanfaatkan. Daya tarik dalam industri pertambangan bukan hanya ditentukan oleh kondisi geologi yang menggambarkan memperlihatkan prospek sumberdaya mineral tersebut, akan tetapi terutama oleh administrasi pendukungnya.

Undang-Undang No.34 tahun 2000 juga memberikan wewenang bagi Daerah untuk menggali sumber pendanaan pajak dan retribusi lain yang belum ditetapkan dengan UU tersebut dengan mengikuti kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya wewenang diberikan pula kepada Gubernur untuk melakukan realokasi hasil penerimaan pajak dalam lingkup wilayah kewenangannya. Dengan adanya wewenang tersebut, terdapat banyak potensi yang bisa digali dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

Namun semangat otonomi ternyata telah membuat Daerah – Daerah Otonom, memiliki obsesi yang sangat tinggi untuk bisa meningkatkan pendapatannya. Semangat tersebut berlanjut pada penerbitan berbagai Peraturan Daerah yang sejak semula memang dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terutama dari sektor pertambangan.  Namun dengan terbitnya Peraturan Daerah tersebut, bukannya peningkatan PAD yang diperoleh, melainkan sepinya minat investor untuk datang ke daerah.

Fenomena tersebut disebabkan karena peraturan daerah umumnya cenderung bersifat membebani, yaitu berupa pungutan – pungutan tambahan yang diberlakukan terhadap investor. Investor bidang pertambangan pada akhirnya malah menjadi kurang berminat untuk menanamkan modalnya di daerah, karena selain sudah menanggung beban resiko usaha yang sangat besar, masih ditambah lagi dengan berbagai jenis pengeluaran tambahan yang harus diserahkan ke Pemerintah Daerah.

Dalam era Otonomi Daerah, ada kemungkinan muncul persaingan dalam menarik investasi antar Provinsi bahkan juga juga antar Kabupaten atau Kota. Pada kondisi tersebut hanya daerah yang dapat menciptakan iklim investasi lebih baik, terutama dibidang pelayanan, yang akan menjadi pilihan utama investor. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan daerah untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung. Daerah dapat menyediakan insentif berupa penghapusan atau pengurangan pungutan, sekaligus memberikan pelayanan satu atap bagi perizinan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB IV. KESIMPULAN

Menurut Undang-Undang No.34 tahun 2000, pajak daerah atau selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pendapatan yang diperoleh dari pungutan pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan retribusi daerah atau selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selain mengatur kewenangan dalam pemungutan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan Pemerintah, Undang-Undang No.34 tahun 2000 juga memberikan wewenang bagi Daerah untuk menggali sumber pendanaan pajak dan retribusi lain yang belum ditetapkan dengan UU tersebut dengan mengikuti kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya wewenang diberikan pula kepada Gubernur untuk melakukan realokasi hasil penerimaan pajak dalam lingkup wilayah kewenangannya.

Namun potensi peluang dari wewenang tersebut umumnya belum dapat dikelola secara maksimal oleh Pemerintah Daerah. Kecenderungan orientasi Pemerintah Daerah untuk memperoleh keuntungan jangka pendek dan sikap yang melihat investor sebagai sumber penghasilan daerah, menyulitkan berkembangnya iklim investasi di daerah. Banyak daerah berusaha untuk meningkatkan pungutan pajak dan retribusi daerah secara berlebihan. Kebijakan tersebut sangat berpengaruh terhadap minat investasi terutama pada bidang pertambangan yang beresiko tinggi.

Tentang antoniuspatianom

PNS Pemkab. Barito Utara, saat ini tengah menyelesaikan study magister pengembangan kewilayahan pertambangan di Unpad Bandung.
Tulisan ini dipublikasikan di Semester II. Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s